TELAAH METODE PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA

Jannah, Nurul Mimin (2016) TELAAH METODE PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA. Other thesis, IAIN Salatiga.

Text Nurul.Mimin.Jannah.211-12-036.pdf Download (1MB)

Abstract

Kyai Husein merupakan salah satu ulama dari beberapa ulama karismatik yang dimiliki oleh negeri ini.KyaiHuseinjugatermasuksalahsatutokoh gender di managagasan-gagasanpembaharuannyasangatbriliandandiapresiasiolehbanyakkalangankhususnyadarikalangan yang memperjuangkankesetaraan gender. Latar belakang Kyai Husein sebagai ulama juga menjadi tolak ukur masyarakat dalam pengambilan gagasan pemikiran yang KyaiHuseinkemukakan. Permasalahan gender sangatberagam, mulaidarimasalahdomestikhinggamasalahpublik. Salah satupermasalahan gender yang seringterjadiyaitumasalahrumahtangga. Masalah rumah tangga mencakup juga masalah perceraian. Berdasarkan latar belakang di atas, kemudianpenelitimerumuskankedalamtigapertanyaansebagaiberikut: 1. Bagaimanabasis pemikiran K.H. Husein Muhammad? 2. Bagaimana pemikiran KH. Husein Muhammad dan metode pemikirannya tentang kesetaraan gender dalam hokum perceraian di Indonesia? 3. Bagaimana relevansi hukum perceraian di Indonesia terhadap kesetaraan gender? Sehubungan dengan pertanyaan di atas peniliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatannya melalui pendekatan gender.Metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.Wawancara dilakukan langsung dengan Kyai Husein. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Basis pemikiran Kyai Husein sangat berpengaruh terhadap pemikirannya dalam hal ini adalah pemikirannya tentang gender. 2. Menurut Kyai Husein hukum perceraian di Indonesia masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan perempuan belum mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.Metode berfikir Kyai Husein sangat sesuai dengan perkembangan zaman yang menuntut adanya dukungan terhadap aliran penggiat gender. 3. Menurut kacamata gender, di satu sisi hukum perceraian di Indonesia masih mengandung unsur ketimpangan bagi pihak perempuan. Namun di sisi lain pemerintah telah membuat sebuah terobosan baru yang memberikan angin segar bagi perempuan dalam menyelesaikan kasus perceraian, yakni perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama, sehingga laki-laki tidak bisa menceraiakan istrinya semaunya sendiri. Ketentuan semacam ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab Fiqh klasik yang digunakan rujukan bagi para hakim di Pengadilan Agama.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	Agama > Fiqih (Hukum Islam)
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Depositing User:	Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id
Date Deposited:	21 Nov 2016 04:10
Last Modified:	21 Nov 2016 04:10
URI:	http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/1050

Actions (login required)

View Item