Aini, Riza Nur (2021) REKONSTRUKSI KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. [["eprint_typename_skripsi" not defined]]
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Riza Nur Aini. 2021.REKONSTRUKSI KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Skripsi, Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Salatiga. Pembimbing: Farkhani, S.HI., S.H., M.H. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan, kelemahan, dan memberi tawaran konsep rekonstruksi kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tawaran rekonstruksi ini adalah bentuk penyelamatan kedudukan Komisi Yudisial atas keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-VI/2006 dan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang semakin melemahkan kedudukan Komisi Yudisia di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang didasarkan pada data tertulis yang berasal dari undang-undang, buku dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Pedekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan filosofis. Hasil penelitian ini yakni Mahkamah Konstitusi menyatakan kedudukan Komisi Yudisial di dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-VI/2006 yakni bahwa Komsi Yudisial bukan lembaga yang setara dengan Lembaga Tinggi negara, melainkan hanya auxiliary state atau lembaga bantu negara. Putusan tersebut berujung revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004. Kedua peraturan tersebut membuat kedudukan Komisi Yudisial semakin lemah. Untuk itu perlu adanya rekonstruksi kedudukan Komisi Yudisial yakni dengan menjadikan Komisi Yudisial sebagai pengawas seluruh hakim termasuk Hakim Konstitusi, menjadikan Komisi Yudisial lembaga yang benar-benar mandiri tanpa dan bebas dari intervensi, dan memperjelas dan memperkuat kedudukan Komisi Yudisial. Ketiga tawaran rekonstruksi tersebut dapat diwujudkan dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merevisi Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. Kata kunci: Komisi Yudisial,kedudukan, rekonstruksi.
| Item Type: | ["eprint_typename_skripsi" not defined] |
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
| Date Deposited: | 22 Jul 2021 13:53 |
| Last Modified: | 22 Jul 2021 13:53 |
| URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/11271 |
Actions (login required)
 |
View Item |
