ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

KURNIAWAN, RYAN FIRMAN (2021) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Skripsi Ryan Firman Kurniawan 1.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini didasari oleh kewenangan Partai politik dalam menentukan untuk menarik anggotanya diparlemen melalui mekanisme penggantian antar waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Penggantian Antar Waktu atau yang biasa dikenal dengan PAW. Pelaksanaan PAW ini menuai problematik mengenai kedudukan seorang anggota parlemen sebagai wakil rakyat serta kedudukannya sebagai anggota partai politik. Penggantian anggota perwakilan dari partai pengusung terhadap kadernya tersebut merupakan hak yang akan mengakibatkan DPR/DPRD akan dibatasi untuk menjalankan amanat rakyat. Islam sendiri mengatur pemberhentian anggota perwakilan melihat daripada nilai-nilai Islam (siyasah syar’iyyah) melalui lembaga legislatif yakni Ahli al-Halli wa al-‘Aqdi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaturan Penggantian Antar Waktu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan metode analisis kualitatif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan Penggantian Antar Waktu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penyajian hasil analisis data dan pengambilan kesimpulan melalui riset kepustakaan dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukan bahwa perkembangan pengaturan PAW dari tahun 1966-2014 mengalami perubahan, namun Peraturan yang sampai saat ini berlaku positif tercantum pada UU No. 7 Tahun 2014 Tentang MPR , DPR , DPD , Dan DPRD (UU MD3). Proses Penggantian anggota DPR ataupun DPRD melalui pengaturan panjang yang harus terpenuhi. Keseluruhan keputusan penggantian antarwaktu merupakan hak dari daripada partai politik pengusungnya. Pengaturan PAW dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah melihat dari prinsip-prinsip syariat islam. Merujuk pada lembaga Ahlul halli wa aqdi Seseorang yang dipilih diberikan amanat untuk memerintah pada dasarnya dipilih oleh Allah SWT. Seorang wakil rakyat terikat dengan amanat yang melekat pada dirinya dengan pertanggungjawaban bukan hanya didunia namun juga diakhirat. Maka dari itu seorang wakil rakyat tidak dapat berhenti dengan sengaja atau terlibat dengan kepentingan luar terlepas dari tanggungjawab terhadap umat dan Allah. Kemaslahatan umat menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para pemimpin, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

Actions (login required)

View Item