PENOLAKAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG DIHAMILI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)

ARIYANTI, EGGA DWI (2022) PENOLAKAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG DIHAMILI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd). [UNSPECIFIED]

Text Skripsi_EggaDwiA_2022 Finish.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Ariyanti, Egga, Dwi. 2022. Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihamili Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd). Skripsi, Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Salatiga. Pembimbing Nurrun Jamaludin, M.H.I. Kata Kunci: Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd, Poligami, Kawin Hamil Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd di Pengadilan Agama Purwodadi tentang Permohonan Izin Poligami oleh Pemohon dengan alasan telah menghamili calon istri kedua tidak dikabulkan karena alasan pemohon mengajukan poligami tidak sesuai syarat alternatif dalam Pasal 4 dan syarat kumulatif dalam Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974. Akan tetapi dalam KHI Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Fakta tersebut menjadi dasar penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi mengenai penolakan izin poligami terhadap wanita yang telah dihamili, serta bagaimanakah tinjauan Maslahah Mursalah mengenai putusan Pengadilan Agama Purwodadi No.3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd apakah putusan ini memberikan keadilan atau tidak bagi semua pihak. Jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis sosiologis serta menggunakan sumber data primer berupa wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dan dokumentasi berupa salinan Putusan Perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd, sumber data skunder yang meliputi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, analisis data dengan metode deskriptif. Hasil penelitian dalam kasus ini Hakim mempertimbangkan keadaan istri pertama dan melindunginya dari skandal yang dilakukan Pemohon dengan wanita lain. Terlebih lagi keadaan ekonomi yang tidak mendukung justru dikhawatirkan dapat membuat termohon dan calon istri kedua beserta anak-anaknya semakin terlantar. Apalagi dalam pemberian izin yang diberikan Termohon dilatar belakangi keterpaksaan dari pihak keluarga Pemohon dan Calon istri kedua Pemohon. Permohonan poligami ini juga tidak termasuk dalam keadaan darurat yang membolehkan poligami untuk itu permohonan izin poligami dalam kasus ini tidak boleh di kabulkan. Tinjauan mashlahah mursalah dalam perkara ini Hakim memilih menyelamatkan pernikahan pertama yang sudah jelas sah dimata agama maupun Negara. Sehingga secara umum dalam putusan ini lebih kuat kemaslahaatannya jika di tolak. Keputusan Hakim sudah sesuai dengan persyaratan mashlahah mursalah yakni Hakim dalam menetapkan hukum harus melihat kemaslahatan yang hakiki bukan kemaslahatan semu, dan dalam menetapkan hukum juga harus mempertimbangkan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan peribadi. Sehingga putusan Hakim dalam menolak perkara ini sudah tepat.

Actions (login required)

View Item