PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART MOTOR BEKAS DI KOTA UNGARAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

Andhini, Auralia Amelya (2022) PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART MOTOR BEKAS DI KOTA UNGARAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009. [UNSPECIFIED]

Text FINAL SIDANG AURA.pdf Download (2MB)

Abstract

Jual beli sparepart motor bekas merupakan kegiatan penjualan bagian dari sepeda motor yang terdiri dari beberapa komponen. Jual beli sparepart motor bekas dalam penelitian ini berupa mesin set dan/atau rangka set. Dalam praktiknya jual beli tersebut masih banyak dilakukan tanpa disertai kelengkapan surat bermotor. Dalam pergantian sparepart tersebut, akan timbul kewajiban registrasi dan identifikasi ulang dari penggunaannya yang disebabkan oleh ketidaksesuaian nomor rangka dan nomor mesin. Maka dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana praktik jual beli sparepart motor bekas perspektif Maqashid Syariah, dan bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penggunaan sparepart motor bekas di Kota Ungaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dari analisis yang dilakukan menghasilkan sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli sparepart motor bekas yang berupa mesin set dan/atau rangka set di Kota Ungaran ada yang dilakukan dengan disertai kelengkapan surat bermotor berupa STNK dan BPKB, ada juga yang tidak disertai dengan kelengkapan surat berupa BPKB dan STNK, ataupun hanya disertai STNK atau BPKB saja. Dalam praktik jual beli sparepart motor bekas yang disertai kelengkapan surat, tidak terdapat permasalahan karena terpenuhinya unsur jual beli dan terpenuhinya kebutuhan dharuriyat. Disisi lain, jika tidak disertai kelengkapan surat dalam transaksi jual belinya, hal ini menyebabkan ketidakjelasan berupa asal usulnya, sehingga transaksi tersebut mengandung unsur gharar sehingga tidak terpenuhinya unsur dharuriyat. Kemudian, jika dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kegiatan jual beli yang bertujuan untuk mengganti sparepart motor yang rusak, menimbulkan kewajiban registrasi dan identifikasi ulang kendaraan bermotor bagi pelakunya. Namun, fakta yang didapat peneliti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni masyarakat hanya melakukan pergantian sparepart motor tanpa melakukan registrasi dan identifikasi ulang kendaraannya. Hal itu dapat terjadi dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur pelaksanaan registrasi dan identifikasi ulang kendaraan bermotor, ketakutan masyarakat akan biaya mahal yang dikeluarkan serta adanya anggapan masyarakat terhadap prosedur yang rumit. Tidak dilaksanakannya prosedur tersebut menyebabkan tidak terwujudnya urgensi maqashid syariah yaitu menjaga jiwa karena dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat.

Actions (login required)

View Item