PERAN PARTAI OPOSISI DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Arifin, (2022) PERAN PARTAI OPOSISI DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. [UNSPECIFIED]

Text SKRIPSI ARIFIN.pdf Download (1MB)

Abstract

Partai politik berfungsi untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diajukan kepada legislatif yang berada diparlemen. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian pada partai oposisi di Indonesia saat ini utamanya di pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama (2014-2019) dan periode kedua (2019-2024) banyak yang tidak menjalankan fungsi kontrol politik, dengan adanya partai oposisi yang bergabung dengan pemerintahan. Situasi ini menjadi titik lemah checks and balances terhadap pemimpin yang berkuasa. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui peran partai oposisi dalam sistem demokrasi di Indonesia dan tinjauan fiqh siyasah terhadap partai oposisi dalam demokrasi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif. Yaitu penelitian dengan upaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini menggunakan dua sumber data sekunder yang dibagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer yang berupa UUD NRI 1945 dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, artikel dan berbagai sumber pendukung lain terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan fungsi dari partai politik sebagai kontrol politik adalah untuk mencari dan menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dari suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Peran oposisi di Indonesia sejalan dengan asas persamaan (al-musawah), asas keadilan (al-adalah), asas musyawarah (asy-syura), dan asas kebebasan (al-huriyyah). Gerakan oposisi di Indonesia yang dilakukan partai oposisi merupakan sikap penentangan terhadap kesewenangan pemerintah yang berkuasa, dengan kata lain sikap ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah agar tetap memprioritaskan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini dalam Islam diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan untuk menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Hal yang dilarang adalah sikap oposisi yang hanya bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat Allah SWT mendorong umat Islam untuk tidak hanya tinggal diam terhadap suatu kemungkaran.

Actions (login required)

View Item