PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN DI PT NESIA PAN PACIFIC KNIT KLERO KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

Ashari, Siti Nur Feni (2022) PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN DI PT NESIA PAN PACIFIC KNIT KLERO KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG. [UNSPECIFIED]

Text Skripsi Nurfenn.pdf Download (2MB)

Abstract

Feni Ashari, Siti Nur. 2022. Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Peremuan di PT Nesia Pan Pacific Klero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Tahun 2022. Skripsi, Salatiga: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Institut Agma Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Dra. Sri Suparwi, M.A. Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Tenaga Kerja, Perempuan. Pemenuhan hak tenaga kerja perempuan merupakan kesanggupan perusahaan memberikan hak kepada para pekerjanya baik dalam bentuk normatif maupun normatif yang sesuai dengan kebijakan serta Undang-undang yang berlaku. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pemenuhan hak tenaga kerja perempuan di PT Nesia Pan Pacific Knit Klero, Kecamatan Tengaran, Kab Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yakni hasil wawancara dengan karyawan perempuan dan HRD perusahaan PT Nesia Pan Pacific Knit, sedangkan sumber sata sekunder yaitu berupa dokumentasi terkait perusahaan PT Nesia Pan Pacific Knit dan kegiatan karyawan perempuan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara/interview, observasi, dan dokumentasi berupa foto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak tenaga kerja perempuan dalam perusahaan PT Nesia Pan Pacific Knit Klero Tengaran Kabupaten Semarang sebagian besar sudah dipenuhi sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu (1) hak mendapatkan upah yang sama (2) hak mendapatkan perlindungan keamanan (3) hak mendapatkan cuti melahikan/keguguran (4) hak menyusui/memeras asi. Adapun hak tenaga kerja yang belum dipenuhi oleh PT Nesia Pan Pacific Knit yaitu (1) hak mendapatkan cuti haid dan (2) hak mendapatkan jatah makan siang/uang makan yang sesuai. Hal tersebut akan menjadi sesuatu yang wajib diberikan, karena ini merupakan dasar bagi keamanan ekonomi perempuan, status sosial hukum dan kelangsungan hidup mereka sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupaya untuk memberdayakan dan melindungi tenaga kerja perempuan.

Actions (login required)

View Item