ANALISIS KINERJA UNIT PENGUMPUL ZAKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2016 (Studi Kasus UPZ Kecamatan di Kabupaten Semarang)

MA'RUF, ADIL MUHAMAD (2022) ANALISIS KINERJA UNIT PENGUMPUL ZAKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2016 (Studi Kasus UPZ Kecamatan di Kabupaten Semarang). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text Adil Muhamad Ma'ruf (33020180183) SKRIPSI (2).pdf Download (2MB)

Abstract

ASBTRAK Ma’ruf, Adil Muhamad. 2022. Analisis Kinerja Unit Pengumpul Zakat Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 (Studi Kasus UPZ Kecamatan di Kabupaten Semarang). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag. Kata Kunci: Kinerja, UPZ Kecamatan, Hukum Islam, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Unit Pengumpul Zakat Kecamatan adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan zakat. Kinerja UPZ Kecamatan dalam rangka membantu BAZNAS Kabupaten telah diatur dalam Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kinerja Unit Pengumpul Zakat ditinjau dari Hukum Islam dan PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 studi kasus UPZ Kecamatan di Kabupaten Semarang. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah yuridis empiris, yaitu untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kinerja UPZ Kecamatan di Kabupaten Semarang belum maksimal. Dikarenakan ada beberapa tugas dan fungsi yang belum dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan dan kendala yang dialami oleh pengurus UPZ Kecamatan di Kabupaten Semarang. Namun tak dapat dipungkiri UPZ Kecamatan masih melakukan upaya untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan tanggung jawabnya. (2) Kinerja UPZ Kecamatan di Kabupaten Semarang berdasarkan Hukum Islam belum maksimal dikarenakan ada beberapa UPZ Kecmatan yang belum memenuhi tugas tersebut. (3) Kinerja UPZ Kecamatan di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 belum maksimal. Dikarenakan ada beberapa tugas dan fungsi (Pasal 7 dan 8) yang belum dilaksanakan.

Actions (login required)

View Item