ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTUSI ( NOMOR 70/PUU-XVII/2019 TERHADAP UJI MATERI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)

FITRIYANI, RIZAFILA (2022) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTUSI ( NOMOR 70/PUU-XVII/2019 TERHADAP UJI MATERI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text RIZAFILA FITRIYANI NIM 33030160017.pdf Download (1MB)

Abstract

Fitiyani, Rizafila (2022). Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Terhadap Uji Materi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Maslahah Mursalah. Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Tata Negara. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Munajat, S.Ag,.M.A,.Ph.D. Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Uji Materi, Maslahah Mursalah Penelitian ini dilatar belakangi oleh lahirnya UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK yang menuai polemik di kalangan masyarakat. Puncaknya adalah munculnya permohon uji materi terhadap undang-undang tersebut. Sehingga MK memutuskan uji materi tersebut dalam putusan No 70/PUU-XVII/2019 Terhadap uji Materiil UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK. Oleh karena itu skripsi ini membahas tentang bagaimana putusan MK No 70/PUU-XVII/2019 terhadap uji materil undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang KPK dan bagaimana putusan tersebut dalam dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan dalam penegasan istilah disebutkan bahwa maslahah mursalah dianggap sebagai suatu maslahah namun tidak ada ketegasan hukum dan dalil yang secara tegas menolak dan mendukungnya. Sehingga maslahah mursalah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang menjauhkan kemudhorotan untuk mencapai sebuah kenikmatan. Dari hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa putusan MK merupakan jawaban dari 7 permohonan,6 diterima dan 1 ditolak. Selanjutnya dalam perspektif maslahah mursalah mengenai permohonan yang diterima tentang KPK sebagai rumpun eksekutif putusan MK menerima permohonan tersebut sesuai dengan perspektif maslahah mursalah yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok, tentang perizinan dari Dewan pengawas putusan MK menerima permohonan tersebut sesuai dengan perspektif maslahah mursalah yang sejalan dengan legislasi hukum islam, tentang frasa dipertanggung-jawabkan oleh Dewan Pengawas putusan MK menerima permohonan tersebut sesuai dengan perspektif maslahah mursalah yang diperlukan dalam kemaslahatan karena jika tidak ditempuh akan mendatangkan kesulitan, tentang frasa tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun putusan MK menerima permohonan tersebut sesuai dengan perspektif maslahah mursalah yang dalam menetapkan istinbat hukum harus bersifat pasti dan tidak boleh berdasarkan pada dugaan semata (zan), tentang fasa harus dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 minggu putusan MK menerima permohonan tersebut sesuai dengan perspektif maslahah mursalah yang harus rasional dan relevan dalam menghadapi suatu kasus hukum, tentang frasa izin tertulis dari Dewan Pengawas putusan MK menerima permohonan tesebut sesuai dengan perspektif maslahah mursalah yang sejalan dengan kehendak Allah, tidak berbenturan dengan nash,diamalkan dalam kondisi yang memerlukan. Pada permohonan yang ditolak tentang peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN sehingga menimbulkan dualisme pengawasan dari KSAN dan Dewan Pengawas putusan MK menolak permohonan tersebut sesuai dengan perspektif maslahah mursalah yang harus meperhatikan tingkatan merusak atau menghancurkan,harus diyakini mengandung kemaslahatan,bersifat universal,sejalan dengan legislasi hukum islam.

Actions (login required)

View Item