Implementasi Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kabupaten Magelang

HASANI, MUHAMMAD ALWI (2022) Implementasi Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kabupaten Magelang. [UNSPECIFIED]

Text skripsi final alwi hasani(2).pdf Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dlatar belakangi oleh banyaknya tuntutan perbaikan layanan publik yang ditenggarai karena belum terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas transparansi dan akuntabiitas yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh dari Kasi, pegawai, masyarakat pengguna layanan haji di Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Metode pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi digunakan sebagai acuan pengecekan keabsahan data. Indikator yang digunakan dalam menentukan penerapan asas transparansi antara lain: 1) Keterbukaan proses pelayanan haji, yaitu dengan seluruh proses pelayanan publik, termasuk persyaratan, biaya, waktu, serta prosedur yang harus dipenuhi. 2) kemudahan peratuan dan prosedur pelayanan yaitu dengan mengatur arus informasi dalam rangka menyelesaikan aktivitas pelayanan dengan memberikan informasi lewat website dan media sosial. 3) Kemudahan akses informasi yaitu dengan memanfaatkan media inyernet untuk membuat rincian informasi yang dibutuhkan. Adapun indikator yang digunakan untuk menentukan penerapan asas akuntabilitas antara lain: 1) Adanya penyampaian informasi, yaitu menyampaikan informasi melalui website dan sosial media lain. 2) Adanya pelayanan yang responsif yaitu kesigapan dan tanggung jawab pegawai dalam melayani masyarakat yang membutuhkan. 3) Adanya pelayanan publik dengan biaya murah, yaitubiaya administrasi yang ditetapkan untuk setiap pelayanan dapat dijangkau ole seluruh lapisan masyarakat. Berangkat dari beberapa informasi di atas, dapat dikatakan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Magelang telah menerapkan kedua asas tersebut, meski penerapannya belum maksimal.

Actions (login required)

View Item