Qolbi, Ahmad Shofiyul (2022) Gagasan Pemberian Kewenangan Judicial Preview Kepada Mahkamah Konstitusi Perspektif Maslahah Mursalah. Other thesis, IAIN SALATIGA.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Qolbi, Ahmad Shofiyul. 2021. Gagasan Pemberian Kewenangan Judicial Preview Kepada Mahkamah Konstitusi Perspektif Maslahah Mursalah. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Hukum Tata Negara. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing : Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Judicial Preview, Maslahah Mursalah Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan upaya untuk menguatkan prinsip checks and balances antara lembaga satu dengan yang lainnya, terlepas dari urgensi keberadaan Mahkamah Konstitusi terdapat banyak UU yang dibatalkan karena dinilai inkonstitusional ditunjukkan dalam rekapitulasi perkara pengujian UU sejak tahun 2003 sampai tahun 2020 terdapat 266 perkara yang dikabulkan, ditolak sebanyak 493 dan 452 tidak diterima, hal tersebut membutuhkan pertimbangan terhadap sistem yang berlaku saat ini supaya UU yang akan datang dapat menciptakan kemaslahatan bagi warga negara, kondisi tersebut tentu menunjukkan adanya hak-hak konstitusional warga negara yang dirugikan serta waktu dan biaya dalam proses pembuatan UU akan sia-sia, saat ini Judicial Review merupakan sistem pengujian UU yang telah disahkan di negara Indonesia, dalam model pengujian UU terdapat mekanisme pengujian lain seperti judicial preview. Adapun persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini yaitu Apa urgensi pemberian judicial preview di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, Bagaimana mekanisme judicial preview oleh Mahkamah Konstitusi dan Bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap pemberian kewenangan judicial preview kepada Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan bersifat diskriptif analitik, penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian bahwa dalam sistem legislasi di Indonesia yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan konstitusional, sehingga hal tersebut menjadi penting dan suatu keharusan yang mendesak untuk diberikannya kewenangan judicial preview kepada Mahkamah Konstitusi. Mekanisme judicial preview oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dimana setelah suatu RUU dibentuk oleh DPR dan Presiden kemudian disetujui bersama yakni sebelum RUU tersebut disahkan, RUU secara otomatis masuk ke dalam sistem Mahakamh Konstitusi sebagai salah satu produk hukum yang akan di preview untuk diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD. Pemberian kewenangan judicial preview kepada Mahkamah Konstitusi ini dengan alasan untuk kemaslahatan yang sesuai tujuan hukum Islam maupun tujuan maslahah mursalah itu sendiri sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji produk hukum berupa RUU yang sudah disetujui namun belum disahkan demi kemaslahatan umum, menimbulkan kemanfaatan hukum dan menghilangkan kemudhorotan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Agama > Fiqih (Hukum Islam) |
| Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
| Date Deposited: | 20 Oct 2022 20:31 |
| Last Modified: | 20 Oct 2022 20:31 |
| URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/15089 |
Actions (login required)
 |
View Item |
