PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN NELAYAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 DAN KAIDAH SIYASAH (Studi kasus di Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati).

Sari, Novika (2022) PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN NELAYAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 DAN KAIDAH SIYASAH (Studi kasus di Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text SKRIPSI TERBARU NOVIKA SARI (1)-dikompresi_compressed.pdf Download (1MB)

Abstract

Novika Sari. (2022). “Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Nelayan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Dan Kaidah Siyasah (Studi kasus di Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)”. Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Hak Konstitusional, Perempuan Nelayan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Kaidah Siyasah Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 terdapat pemenuhan hak-hak nelayan. Nelayan disini seharusnya dimaknai sebagai nelayan laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasinya perempuan nelayan di Desa Tegalombo belum mendapatkan haknya sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan sehingga menarik kemudian ditelaah (1) Bagaimana Pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan di Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati (2) Bagaimana pemenuhan hak konstitusional bagi perempuan nelayan di Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Kaidah Siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal yang memakai pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primernya diperoleh dari wawancara langsung kepada perempuan nelayan di Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dan kepala desa serta masyarakat. Bahan sekunder diperoleh dari buku, artikel yang berkaitan dengan masalah ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak konstitusional perempuan nelayan di Desa Tegalombo belum terwujud dikarenakan perempuan nelayan tidak memiliki kartu nelayan sebagai salah satu syarat mutlak untuk mengakses hak-hak atas sarana maupun hak-hak atas jaminan perlindungan dan resiko berupa asuransi perikanan sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016. Telah terjadi inkonsistensi di dalam undang-undang ini dimana ada pemenuhan hak bagi nelayan. Namun, dalam prakteknya hanya laki-laki yang diberikan hak-haknya. Kemudian, di dalam pasal 45 justru perempuan tidak diakui keberadaanya sebagai nelayan di dalam undang-undang tersebut. Sedangkan dalam perspektif kaidah siyasah, praktek yang ada di Desa Tegalombo dimana perempuan nelayan ini belum mendapatkan pemenuhan hak-haknya sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai dari kaidah تَصَرُّفُ اْلإمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ yang dimana perempuan nelayan masih kesulitan dalam mendapatkan kartu nelayan, sehingga mereka tidak bisa mengakses hak atas sarana maupun hak atas jaminan perlindungan dan resiko berupan asuransi perikanan. Jelas, hal ini bukannya menghasilkan suatu kemaslahatan, melainkan melahirkan kemudharatan

Actions (login required)

View Item