ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 22 TAHUN 2002 TERHADAP AKAD JUAL BELI PESANAN PARALEL (Studi Kasus di Darp Konveksi Kecamatan Banyubiru Tahun 2022)

Hidayati, Rizky (2023) ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 22 TAHUN 2002 TERHADAP AKAD JUAL BELI PESANAN PARALEL (Studi Kasus di Darp Konveksi Kecamatan Banyubiru Tahun 2022). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text RIZKY HIDAYATI.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad jual beli pesanan paralel yang terjadi di Darp Konveksi. Permasalahan dalam penelitian ini bermula ketika dijumpai adanya praktik jual beli pesanan paralel di Darp Konveksi dimana pihak pertama yang diawal akad melakukan pemesanan hanya berikatan dengan pihak kedua, kemudian bisa berhubungan dengan pihak ketiga yang berperan selaku produsen. Pihak ketiga diharuskan melayani karena dianggap sebagai satu-satunya yang bertugas dan bertanggung jawab. Hal ini menjadikan kedua akad pesanan menjadi saling terhubung/terkait serta menjadikan hak dan kewajiban para pihak menjadi tumpang tindih hingga beberapa pihak merasa dirugikan. Proses penyelesaian pesanan pun menjadi kacau. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan meggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Proses pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa praktik pemesanan paralel di Darp Konveksi dilakukan dengan cara pihak pertama/konsumen memesan sejumlah pakaian kepada pihak kedua/penjual, kemudian untuk memenuhi pesanan tersebut pihak kedua memesankan pesanan tersebut kepada pihak ketiga/Darp Konveksi. Namun ketika hendak menanyakan pesanannya, pihak kedua menyalurkan pihak pertama untuk langsung menghubungi pihak ketiga sehingga antara pihak pertama dan pihak ketiga yang semula tidak berkaitan dan tidak saling tahu menjadi saling terhubung. Berdasarkan analisis fatwa DSN MUI, praktik ini sudah memenuhi rukun akad istishna’ paralel dan dari segi pembayarannya pun sudah memenuhi ketentuannya, namun akadnya menjadi rusak karena syarat dalam melakukan akad istishna’ paralel tidak terprnuhi. Dalam praktiknya pihak-pihak yang seharusnya tidak berkaitan justru saling terhubung dan menjadikan hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi tumpang tindih. Maka pihak ketiga yang sebelumnya selalu menerima dan menanggapi pihak pertama berhak untuk tidak menyanggupi pelimpahan pelayanan oleh pihak kedua walaupun objeknya adalah barang miliknya. Pada hakikatnya pihak pertama bukan tanggung jawab pihak ketiga karena kedua pihak tersebut berada pada akad yang berbeda dan terpisah.

Actions (login required)

View Item