ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI LAPANGAN VOLI DI DESA PAGERSARI

Aeni, Nurul (2023) ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI LAPANGAN VOLI DI DESA PAGERSARI. [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text Skripsi nurul aeni_33020180009.pdf Download (2MB)

Abstract

Tanah kas desa merupakantanah yang dikuasai dan ataudimilikioleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa danatauuntuk kepentingan sosial.Seperti halnya yang terjadi di Desa Pagersari, dalam pengelolaan tanah kas desa pemerintah telah mengaturnya dalamhukum positif.Salah satunya ialahdalam Peraturan Bupati Semarang no. 2 tahun 2017 tentang Pengelolaanaset Desa.Namun dalam praktik yang terjadi di Desa Pagersari,dalam praktik pengalihan fungsi tanah kas desapemerintah Desa tidak melakukan perizinan secara tertulis sesuai denganmekanisme alih fungsi tanah kas desa dalam Peraturan Bupati Semarang no. 2 tahun 2017 tentang Pengelolaan aset desa.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktikalih fungsi dari tanah kas desa berupa sawah menjadi tanah kering dan memperoleh kejelasan hukum mengenai praktik di lapangan khususnya pada praktikalihfungsi tanah kas desa menjadi lapangan voli di Desa Pagersari dalam perspektifhukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field research) dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiric. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu temuan fakta-fakta penelitian yang dituangkan secara logis dan sistematis kemudian dianalisis dijadikan kesimpulan dari penelitian tersebut. Hasil penelitian ini adalahAlihFungsi Tanah Kas Desa Menjadi Lapangan Voli di Desa Pagersari (PerspektifHukum Positif dan Hukum Islam)tidak sesuai denganUU no. 41 tahun 2009 tentangperlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan Peraturan Bupati Semarang no. 2 tahun 2017 tentang pengelolaan aset Desa.Hal ini terjadi karena dalam praktik alih fungsi tanah kas desa yang terjadi di Desa Pagersaritidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Perbup Semarang no.2 tahun 2017 tentang pengelolaan aset Desa.Dalam UU no. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, apabila terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian yangbertentangan dengan aturan tersebutakan dikenakan sanksiadministratif sesuai dengan pasal 70 dan ketentuan pidana sesuai pasal72.Dalam praktik alih fungsi tanah kas desa yang terjadi di Desa Pagersari tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang no. 2 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 10 dan 11 terkait alih fungsi tanah kas Desa. Dalam praktik ini termasuk dalam iqtha’ penggunaan lahan yang berkaitan dengan kharaj dimana penerima iqtha’ ialah pemerintah Desa yang diberikan tanah kas desa untuk tambahan tunjangan dan atau penghargaan kepala desa dan perangkat desa.

Actions (login required)

View Item