PELAKSANAAN KEWENANGAN SATPOL PP DALAM MENEGAKKAN PERDA KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF WILAYATUL HISBAH (Studi Pada Satpol PP Kabupaten Rembang)

Munisah, Siti (2023) PELAKSANAAN KEWENANGAN SATPOL PP DALAM MENEGAKKAN PERDA KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF WILAYATUL HISBAH (Studi Pada Satpol PP Kabupaten Rembang). [UNSPECIFIED]

Text munisa skripsi word(5)-1.pdf Download (758kB)

Abstract

Munisah, Siti (2022). Pelaksanaan Kewenangan Satpol PP Dalam Menegakkan Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dalam Perspektif Wilayatul Hisbah (Studi Pada Satpol PP Kabupaten Rembang). Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Dosen Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Pelaksanaan, Kewenangan, Satpol PP, Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019, wilayatul hisbah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah mengurus administrasi pemerintahannya dalam penyelenggaraan ketertiban umum. Salah satunya yaitu Kabupaten Rembang yang memiliki Perda sendiri dalam penyelenggaraan ketertiban umum yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2019 yang pelaksanaannya diserahkan Bupati Rembang kepada Satpol PP tetapi dalam melaksanakan kewenangannya masih ada yang belum tersentuh sama sekali yaitu dalam persoalan perjudian baik langsung maupun online. Padahal di dalam Perda tersebut, disebutkan bahwa salah satunya yaitu harus menindak tegas masyarakat yang melanggar ketertiban umum sehingga hal ini menarik untuk ditelaah (1) Bagaimana pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam menegakkan Perda Kabupaten Rembang dalam memberantas kasus perjudian (2) Bagaimana pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam menegakkan Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dalam Perspektif Wilayatul Hisbah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal yang menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Bapak Karnen Kepala Sie Penindakan Satpol PP Kabupaten Rembang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dukumen yang berkaitan dengan pembahasan mengenai kewenangan Satpol PP dan Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam menegakkan Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum belum optimal dalam penegakannya masih kurang yaitu penanganan kasus perjudian yang hanya dilakukan secara offline saja dan untuk yang online belum ada karena banyak kendala, salah satunya Satpol PP Kabupaten Rembang belum memiliki tim cyber. Kemudian kaitannya dengan wilayatul hisbah, antara Satpol PP dan lembaga al-hisbah sama-sama memiliki kewenangan di dalam pengawasan. Adapun kewenangan Satpol PP terimplementasi dalam wilayatul hisbah ada dua yaitu amar ma’ruf dan nahi munkar. Tetapi tidak semua kewenangan yang ada di wilayatul hisbah ada dikewenangan Satpol PP.

Actions (login required)

View Item