MASA JABATAN KETUA RT LAMPAU WAKTU DALAM PERSPEKTIF PERMENDAGRI NO.18 TAHUN 2018 DAN MASLAHAH (STUDI KASUS DESA WONOREJO, KECAMATAN PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG)

Nurjanah, Anisah (2023) MASA JABATAN KETUA RT LAMPAU WAKTU DALAM PERSPEKTIF PERMENDAGRI NO.18 TAHUN 2018 DAN MASLAHAH (STUDI KASUS DESA WONOREJO, KECAMATAN PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Full text not available from this repository.

Abstract

RT merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sekaligus mitra kerja pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Permendagri No. 18 Tahun 2018 mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa tak terkecuali dengan masa jabatannya. Namun, masa jabatan RT yang terjadi di Desa Wonorejo berbeda dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti meneliti bagaimana masa jabatan RT tersebut dalam perspektif Permendagri No. 18 Tahun 2018 dan perspektif maslahah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Wonorejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang menggunakan bahan hukum primer yaitu data lapangan dan bahan hukum sekunder yaitu perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketua RT di Desa Wonorejo dari 6 RT yang diteliti terdapat 4 RT dengan masa jabatan lebih dari ketentuan 2 periode. Faktor penyebab masa jabatan RT lampau waktu ada 6 yaitu warga merasa tidak mengetahui aturannya, upah ketua RT yang dianggap kurang, warga menganggap masa jabatan RT lampau waktu menjadi adatnya (kebiasaan), tidak ada yang mampu dan sanggup menjadi penerus, kurangnya minat dan pemahaman warga terhadap pemerintahan desa, kurangnya kepedulian dan partisipasi warga dalam pemerintahan desa. Masa jabatan RT di Desa Wonorejo yang melebihi ketentuan periode tidak sesuai dengan aturan dalam Permendagri No.18 Tahun 2018. Sedangkan keberlangsungan masa jabatan Ketua RT yang melebihi waktu tersebut dalam perspektif maslahah dapat dibenarkan sesuai dengan teori maslahah Najm al-Din At-Tufi yang mengenyampingkan teks (dalil) dan mengutamakan akal (kemaslahatan manusia). Kemaslahatan jabatan RT ini juga dapat dikatakan termasuk ke dalam maslahah mursalah karena dengan pertimbangan akal dan selaras dengan tujuan syara

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: Agama > Fiqih (Hukum Islam)
Depositing User: Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id
Date Deposited: 18 Feb 2023 00:38
Last Modified: 17 Feb 2023 18:18
URI: http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/16013

Actions (login required)

View Item View Item