Pemenuhan Hak - Hak Perempuan dalam Berpolitik Pada Mekanisme Pemilu Legislatif (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Australia)

Mujadi, Moh Hasim (2023) Pemenuhan Hak - Hak Perempuan dalam Berpolitik Pada Mekanisme Pemilu Legislatif (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Australia). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Skripsi M Hasyim.pdf Download (3MB)

Abstract

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan menjadi berbagai bentuk kebijakan. Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang adalah bagaimana perbedaan hak pemenuhan perempuan dalam berpolitik pada mekanisme pemilu legislatif di Indonesia dan Australia. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mengetahui perbedaan hak dan persamaan hak perempuan dalam berpolitik pada pemilu legislatif di Indonesia dengan Australia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan bersifat komparasi dengan cara membandingkan mekanisme pemenuhan hak perempuan dalam berpolitik pada pemilu legislatif di Indonesia dengan Australia dengan sumber data primer yaitu Undang – Undang dan buku – buku, sumber primer yaitu jurnal, buku – buku dan litelatur – literatur lain yang membahas tentang mekanisme pemenuhan hak perempuan pada pemilu legislatif di Indonesia dengan Australia, penelitian ini menggunakan kerangka teoritik yaitu hak, perempuan dan politik, hak perempuan dalam politik, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang mekanisme pemenuhan hak dalam berpolitik pada pemilu legislatif di Indonesia dengan Australia, bahwa pemberian kuota terhadap perempuan di Indonesia memiliki jaminan serta hukum yang cukup jelas dan sudah diatur dalam undang – undang pemilu yang menyertakan bahwa partai politik harus menyertakan kandidat dari calon perempuan sebanyak 30%. Sedangkan di Australia menggunakan kuota sukarela, dimana sistem kuota di adopsi langsung oleh internal partai politik sehingga tidak adanya aturan dan undang – undang serta jaminan dan kepastian hukum yang cukup jelas pada perempuan yang mengikuti pemilihan umum di Australia.

Actions (login required)

View Item