FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN SEMARANG TERHADAP PERDA NOMOR 17 TAHUN 2016 DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (PASCA TERBITNYA UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA) (Studi Kasus BUMDes di Kecamatan Pringapus)

, Alfina Safitri (2023) FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN SEMARANG TERHADAP PERDA NOMOR 17 TAHUN 2016 DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (PASCA TERBITNYA UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA) (Studi Kasus BUMDes di Kecamatan Pringapus). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text Alfina Safitri.pdf Download (2MB)

Abstract

Safitri, Alfina (2022). Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Semarang Terhadap Perda Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum (Pasca Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) (Studi Kasus BUMDes di Kecamatan Pringapus). Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Fahmy Asyhari, S.H., M.H. Kata Kunci: Fungsi Legislasi, DPRD, Perda Nomor 17 Tahun 2016, Kepastian Hukum, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD terletak dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 149 ayat 1 dikatakan bahwa DPRD kabupaten/ kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/ kota, fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan. Setelah terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tepatnya pada pasal 117 mengubah ketentuan status hukum BUMDes pada pasal 1 ayat 6 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sebelumnya hanya sebagai usaha kemudian menjadi badan hukum. Atas dasar tersebut maka fungsi legislasi DPRD diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang dalam pembuatanya berdasar pada Undang Undang Desa dengan ketentuan yang ada diatasnya serta dapat memastikan bahwa BUMDes dapat berbadan hukum dengan menjalankan fungsi badan hukum berdasarkan nilai kepastian hukum sebagai pisau analisis. Metode penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian normatif- empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang undangan. Lokasi penelitian berada di DPRD Kabupaten Semarang, Sekda Bagian Hukum, BUMDes di Kecamatan Pringapus serta Dispermasdes Kabupaten Semarang. Sumber data diperoleh dari sumber primer dan juga sekunder. Prosedur pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Hasil dari adanya penelitian ini adalah bahwa fungsi legislasi DPRD Kabupaten Semarang dalam membentuk produk hukum daerah khususnya Perda adalah sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Kemudian mengenai fungsi legislasi DPRD Kabupaten Semarang dalam mewujudkan kepastian hukum BUMDes setelah terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 khususnya di Kecamatan Pringapus adalah belum maksimal sebab belum mempunyai langkah tersendiri baik dalam merubah dan merevisi Perda ataupun mengawal dan memastikan bahwa BUMDes dapat berbadan hukum dan melaksanakan fungsi badan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Hal ini dibuktikan dengan 9 BUMDes di Kecamatan Pringapus hanya terdapat 3 desa yang sudah berbadan hukum dan menjalankan fungsi badan hukum.

Actions (login required)

View Item