SINKRONISASI SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 821/5492/SJ TENTANG PERSETUJUAN MENDAGRI KEPADA PLT, PJ, PJS KEPALA DAERAH TERHADAP PP NOMOR 49 TAHUN 2008 DAN UU NOMOR 30 TAHUN 2014

FATIMAH, TETIN (2023) SINKRONISASI SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 821/5492/SJ TENTANG PERSETUJUAN MENDAGRI KEPADA PLT, PJ, PJS KEPALA DAERAH TERHADAP PP NOMOR 49 TAHUN 2008 DAN UU NOMOR 30 TAHUN 2014. [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text Tetin Fatimah.pdf Download (2MB)

Abstract

Kepala Daerah juga memiliki tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam peraturan Perundang Undangan. Apabila Kepala Daerah tersebut berhalangan menjalankan tugasnya atau sudah selesai dan menunggu waktu pemilihan Kepala Dearah secara serentak, maka akan terjadi kekosongan jabatan secara bersamaan yang menyebabkan adanya pengangkatan pelaksana tugas (plt), penjabat (pj), atau penjabat sementara (pjs) Kepala Daerah untuk tetap menjalankan roda pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi surat edaran mendagri nomor 821/5492/SJ tentang persetujuan mendagri kepada plt, pj, pjs kepala daerah terhadap PP Nomor 49 tahun 2008 dan UU Nomor 30 tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dengan sifat penelitian analisis preskriptif, Yakni mengkaji peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan penjabat sementara kepala daerah, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan metode penelitian perundang undangan (Statute approach). Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian docktrinal reseach, Penelitian ini jugan menjadikan sistem norma sebagai kajiannya. Hasil penelitian terkait sinkronisasi surat edaran mendagri nomor 821/5492/SJ Tentang persetujuan mendagri kepada plt, pj, pjs kepala daerah terhadap PP Nomor 49 Tahun 2008 dan UU Nomor 30 tahun 2014 yaitu tidak sinkron dengan peraturan perundang undangan diatasnya serta dapat disimpulkan bahwa meskipun secara legalitas penjabat (pj), Penjabat sementara (pjs) atau pelaksana tugas (plt) menduduki jabatan, namun kewenangan yang dimilikinya terbatas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadi Penyalahgunaan kekuasaan (abouse of power) dan ketidak sinkronan progam kerja antara pejabat definitif dengan Pejabat sementara sehingga dalam waktu secepatnya perlu adanya pengangkatan dan pelantikan pejabat definif.

Actions (login required)

View Item