ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

qoriatunnisa, Zahro (2023) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM. [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text SKRIPSI ZAHRO QORIATUNNISA [33030170016].pdf Download (1MB)

Abstract

Partai politik dalam mengikuti Pemilihan Umum ditentukan dengan proses lulusnya verifikasi secara Administratif dan Faktual oleh KPU yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Problematika terhadap peraturan verifikasi yang panjang dan banyak, dimana argumentasi Mahkamah terhadap pengajuan judicial review Pasal 173 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 terhadap lulusnya verifikasi partai politik terus berlanjut jika pelaksanaan pemilu dilaksanakan. Pandangan Hak asasi manusia dalam islam dimana putusan mahkamah terhadap keadilan, kebebebasan berpendapat, dan persamaan kedudukan hukum telah sesuai maupun tidak dengan Al-Qur’an maupun sudah tertera dalam Piagam madinah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat literature atau studi pustaka (library research) yaitu penelitian menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, surat kabar, artikel, kamus maupun laporan hasil terdahulu sebagai bahan analisanya. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/207, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 hakim menyatakan bahwa MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan pemohon untuk sebagian karena syarat menjadi partai politik merupakann keharusan yang dilakukan oleh para calon partai politik secara administratif maupun secara faktual, apabila menerima logika pemohon menyebabkan perubahan makna penyederhanaan partai politik dalam sistem pemerintahan. Kaitan dengan ham islam putusan mahkamah konstitusi telah sesuai secara membebaskan berpendapat dengan memberikan ruang dalam menyampaikan aspirasinya, memberikan persamaan di muka hukum agar tetap dalam keadaan stabil dan memberikan putusan yang seadil-adilanya sesuai dengan peraturan verifikasi partai politik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu.  

Actions (login required)

View Item