ANALISIS MAQASHID SYARI’AH DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK TERLANTAR KABUPATEN SUKOHARJO

rafli, Muhammad (2023) ANALISIS MAQASHID SYARI’AH DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK TERLANTAR KABUPATEN SUKOHARJO. [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text Skripsi Muhammad Rafli 33030180037.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Rafli, Muhammad. 2023. Analisis Maqashid Syari’ah dalam Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing. Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Konstitusional, Anak Terlantar, Perda Provinsi Jateng No. 6 Tahun 2015Maqashid Syari’ah Anak terlantar merupakan tanggung jawab negara untuk dipelihara, hal ini tertulis dalam Konstitusi negara Indonesia tepatnya pada Pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pemenuhan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo terhadap pemenuhan hak konstitusional anak terlantar berdasarkan Perda Prov. Jateng No 6 Tahun 2015, dan analisis maqashid syari’ah terhadap bentuk pemenuhan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi langsung dari narasumber dengan cara wawancara terkait pemenuhan hak konstitusional anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo kemudia ditinjau menggunakan Perda Provinsi Jateng No. 6 Tahun 2015 dan maqashid syari’ah. Hasil penelitian pada Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah terhadap hak konstitusional anak terlantar yang diukur dengan menggunakan indikator pemenuhan yang terdapat di dalam Perda Provinsi Jateng No 6 Tahun 2015 yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial menujukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya bisa memenuhi hak konstitusional anak terlantar, karena keterbatasan anggaran dan fasilitas yang dimiliki Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk membantu memenuhi hak konstitusional anak terlantar. Kemudian hasil analisis maqashid syariah pada pada pemenuhan hak konstitusional anak terlantar yaitu dengan melakukan rujukan, merupakan bentuk pemeliharaan jiwa terhadap anak terlantar, namun jika dianalisis lebih dalam kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta menujukan bahwa unsur khuliyyah al-khams dalam maqashid syariah terpelihara dalam pemenuhan hak konstitusional anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo.

Actions (login required)

View Item