ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA NOMOR : 154/B/2018/PT.TUN.SBY TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUNGREJO NOMOR : 188.4/20/010/X/2017 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

novianti, Rizka (2023) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA NOMOR : 154/B/2018/PT.TUN.SBY TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUNGREJO NOMOR : 188.4/20/010/X/2017 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH. [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text Skripsi Riska Novianti_HTN_33030180075.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci: Putusan PTUN, Pembatalan Keputusan, Siyasah Qadhaiyyah Sudiyono dengan jabatan Kepala Seksi Pemerintahan diberhentikan oleh Kepala desa dengan diturunkannya Surat Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor: 188.4/20/010/X/2017. Kepala Desa memberhentikannya dengan alasan karena masa jabatannya sudah 24 tahun, yang dimana pada saat itu usia Sudiyono masih 55 tahun. Selain hal tersebut, keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucungrejo tersebut dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari camat. Pada 2 Mei 2018, Sudiyono menggugat Kepala Desa Pucungrejo ke PTUN Semarang karena merasa dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan tersebut. Pada 31 Mei 2018 Kepala Desa Pucungrejo mengajukan banding ke PTUN Surabaya atas keberatannya dengan hasil Putusan PTUN Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif., dengan pendekatan berupa pendekatan analitis. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yang disusun secara sistematis, sehingga menjadi uraian sistematis terkait dengan Putusan PTTUN Surabaya Nomor : 154/B/2018/PT.TUN.SBY tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor: 188.4/20/010/X/2017. Dan selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu siyasah qadhaiyyah. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 154/B/2018/PT.TUN.SBY merupakan putusan banding yang diajukan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Pucungrejo Mukh. Ma’ruf atas dikeluarkannya Putusan PTUN Semarang Nomor : 8/G/2018/PTUN.SMG. yang isinya adalah membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Kepala Desa serta mengembalikan hak-hak serta kedudukan Penggugat (Muhammad Sudiyono) seperti semula. Dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, Putusan PTTUN Surabaya Nomor : 154/B/2018/PT.TUN.SBY dianggap sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam peradilan Islam. Dimana sudah terpenuhinya rukun-rukun dalam proses peradilan. Dalam siyasah Islam, tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pucungrejo tidak sesuai dengan konsep wilayah al-madzalim, yaitu terjadi ketidak adilan dan penindasan pemimpin terhadap rakyatnya.

Actions (login required)

View Item