TUGAS DAN FUNGSI TENTRA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGATASI AKSI TERORISME DI INDONESIA (Harmonisasi rancangan peraturan presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme dengan undang-undang No.34 Tahun 2004 Tentang TNI)

anwar, M.khoerul (2023) TUGAS DAN FUNGSI TENTRA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGATASI AKSI TERORISME DI INDONESIA (Harmonisasi rancangan peraturan presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme dengan undang-undang No.34 Tahun 2004 Tentang TNI). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text Skripsi irulL jilid FIKS.pdf Download (3MB)

Abstract

Tugas TNI dalam menangani aksi terorisme saat ini hanya sebagai perbantuan disamping Polri sebagai komponen utama. Undang-undang terorisme terkini telah memberikan ruang bagi TNI untuk dapat secara langsung melibatkan diri dalam mengatasi aksi terorisme. Namun demikian, masih diperlukan Perpres dalam melaksanakan amanat dalam undang-undang Terorisme. Kemudian bagaimana proses pembentukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan peraturan presiden, serta bagaimana analisis RaPerpres di tinjau dari Undang-undang no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data penelitian untuk diolah yang kemudian disimpulkan untuk mendapatkan keterangan dan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Sebagai pisau analisis, penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Harmonisasi perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Dalam rancangan draf peraturan presiden tentang tugas Tentara Nasional Indonesia mengatur mekanisme Penanganan teroisme. Ada VII BAB dan 15 pasal di dalamnya, yaitu : ketentuan ,tetapi inti sari dalam RaPerpres tersebut adalah tugas dan fungsi TNI dalam melaksankan penagkalan tindakan terorisme, penindakan tindakan terorisme dan juga pemulihan tindakan terorisme. Karena pendekan terorisme yang dilakukan adalah penegakan hukum dalam operasi militer dalam menindak terorisme harus di serahkan kepada kepolisian. Lalu yang kedua RaPerpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme sudah sesui dengan UU no 34 tahun 2004 tentang TNI karena dalam Draf peraturannya setelah di Analisa tidak ada yang bertentangan dengan UU aslinya, dari pasal per pasalnya sudah mengakomodir atau sudah di sesuikan dengan UU no. 34 tahun 2004 tentang TNI, oleh karena itu RaPerpes tentang pelibatan TNI harus segera di sahkan agar bisa segera di laksanakan.

Actions (login required)

View Item