PERBANDINGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI DENGAN BUNDESRAT JERMAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

Yusuf, Nazzuma Ihsanudin (2023) PERBANDINGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI DENGAN BUNDESRAT JERMAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN. [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text PERBANDINGAN KEWENANGAN DPD RI DENGAN BUNDESRAT JERMAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal dan vertikal merupakan prasyarat penting untuk menjamin adanya check and balance dalam kelembagaan negara. Dalam perkembangannya, penggunaan lembaga perwakilan Rakyat di berbagai negara seperti indonesia dan jerman memiliki struktur parlemen dengan konsep perwakilan politik dan perwakilan daerah. Dalam sistem ini, terdapat negara yang memiliki kewenangan yang setara satu sama lain seperti jerman dan terdapat parlemen yang lebih kuat diantara satu sama lain seperti indonesia. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran penting dalam tujuan kenegaraan untuk mengakomodir segala aspirasi rakyat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan yang dapat di gunakan seoptimal mungkin untuk dapat bertugas sebagaimana mestinya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan perbandingan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Bundesratt Jerman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori keadilan politik, dan teori Checks and Balances untuk menunjang konsep dan pemahaman mengenai objek yang di teliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dihimpun dengan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan komparatif (Comparative Approach), yakni pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan hukum positif antar negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sangat penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebagai Lembaga Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia berdampingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian terhimpun sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam kewenangan yang dimiliki, Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan yang terbatas dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Bundesrat sebagai lembaga Perwakilan Rakyat di Jerman memiliki kewenangan yang seimbang dengan Bundestag sebagai lembaga perwakilan dari representasi partai politik, sehingga adanya lembaga perwakilan di jerman memiliki kewenangan dengan keseimbangan yang optimal diantara keduanya. Dapat disimpulkan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah RI lebih lemah dibandingkan dengan Kewenangan Bundesrat Jerman.

Actions (login required)

View Item