hakim, najwa (2023) EFEKTIVITAS PENERAPAN WAJIB BIMBINGAN DAN PENYULUHAN BAGI PELAKU HAMIL PRANIKAH DALAM MENJAGA KETAHANAN BERUMAH TANGGA (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Pattani, Thailand Selatan). Other thesis, IAIN SALATIGA.
Full text not available from this repository.Abstract
Penelitian ini dilaksanakan di Negara Tetangga (Provinsi Pattani, Thailand Selatan) guna mengetahui cara mengatasi hal-hal buruk yang disebabkan oleh pergaulan bebas hingga hamil diluar nikah. Provinsi Selatan Thailand ini membuat aturan yang mengikat para remaja untuk mendapatkan Bimbingan Pranikah bagi remaja dan mereka yang mengalami kecelakaan (kehamilan di luar nikah) yang ditetapkan pada tahun 2561 SM. Mengenai batas usia untuk menikah, sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 tahun dan diwajibkan untuk mengikuti tuntunan perkawinan Majelis Agama Islam, atau Lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan Majelis. Peneliti dalam mengkaji bagaimana proses bimbingan pranikah dan bagaimana pengaruhnya terhadap resiliensi perkawinan bagi pelaku hamil pranikah mencoba memakai Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto. Dalam teori ini, Soerjono Soekanto mendeskripsikan hukum dapat dikatakan efektif dinilai dengan beberapa faktor berikut; Komponen Hukum (Hukum/Hukum Baik) Legislator dan mereka yang menegakkannya, Hukum dianggap sebagai unsur penegakan hukum, instansi yang dapat membantu penegakan hukum, fasilitas yang mendukung berlakunya hukum, elemen masyarakat, lingkungan di mana hukum berlaku, aplikasi tenaga kerja, inovasi dan tujuan melalui inisiatif dalam kehidupan sosial dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan ini mencakup kebutuhan informasi sebagai calon suami dan istri. Hukum yang berlaku di masyarakat tergantung pada budaya masyarakat Pattani, Thailand Selatan. Pihak yang Membuat atau Menerapkan Hukum dianggap ideal dan mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Organisasi atau Lembaga Pembantu Penegakan Hukum masih klasik namun sudah memiliki desain yang modern sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh ulama Islam yang berkuasa sebagai Dewan Agama Islam Daerah Pattani. Dari beberapa faktor tersebut, peraturan wajib bimbingan perkawinan dapat menjadi tujuan dan peran penting bagi pelaku kehamilan pranikah untuk menjaga ketahanan keluarga.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Agama > Fiqih (Hukum Islam) |
| Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
| Date Deposited: | 17 Jul 2023 16:30 |
| Last Modified: | 17 Jul 2023 16:30 |
| URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/17741 |
Actions (login required)
 |
View Item |
