ANALISIS HAK PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 2016 DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS CV. ADHIWANGSA GUMINTANG

Mutawakkil, Adib Wahyu (2023) ANALISIS HAK PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 2016 DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS CV. ADHIWANGSA GUMINTANG. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Skripsi Adib.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci: Hak pekerja penyandang disabilitas, Maqashid syariah. Salah satu hak dasar sebagai warga negara yaitu berhak memiliki kesempatan, hak dan tanggung jawab yang sama dalam mendapatkan sebuah pekerjaan. Seperti yang tertuang di dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) bahwasanya “Tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Agar pekerja penyandang disabilitas dapat bersaing dengan pekerja non-disabilitas, perlunya aturan dan fasilitas yang memudahkan hak-hak pekerja dapat terpenuhi. Namun, masih banyak perusahan swasta maupun pemerintahan yang mengabaikan peraturan tersebut karena alasan ketidakmampuan penyandang disabilitas. Sehingga penelitian ini hadir untuk mengetahui tentang bagaimana pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas ditinjau dari UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan yuridis empiris. Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian berada di Kelurahan Karangjati, Kabupaten Semarang. Sumber data diperoleh dari lapangan langsung, cara yang digunakan untuk memperoleh data adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah hak-hak pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di perusahaan secara garis besar telah terpenuhi dengan baik. Hak tersebut meliputi kuota kesempatan kerja, mendapatkan upah yang sama dengan pekerja non-disabilitas, menyediakan akomodasi khusus yang layak, terdapat program kembali kerja di perusahaan dan menempati posisi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Namun terdapat hak-hak yang belum terealisasikan dengan baik, karena alasan tidak efisiensinya kebijakan perusahaan dengan bidang pekerjaan yang ada. Terlebih lagi perusahaan belum memberikan aturan yang jelas mengenai kebijakan tersebut ataupun memberikan aturan pendukung dari kebijakan pemilik, seperti halnya mengenai jenjang karir. Tidak ada program pelatihan formal yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk pekerjanya, sehingga kebijakan mengenai jenjang karir tidak berjalan dengan maksimal.

Actions (login required)

View Item