DEKONSTRUKSI KEDUDUKAN KEMENTERIAN KOORDINATOR DALAM SISTEM KEMENTERIAN DI INDONESIA

Larasati, Nela (2023) DEKONSTRUKSI KEDUDUKAN KEMENTERIAN KOORDINATOR DALAM SISTEM KEMENTERIAN DI INDONESIA. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Skripsi Nela Larasati.pdf Download (2MB)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan Presidensial. Sistem pemerintahan Presidensial menempatkan Presiden sebagai sebagai kepala pemerintahan. Presiden memiliki hak preogratif salah satunya mengangkat Menteri-Menteri yang dimaksudkan juga Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator dibentuk untuk mengkoordinasikan Kementerian-Kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan. Adanya kedudukan Kementerian Koordinator dipertanyakan urgensinya karena jika dilihat dari kinerjanya Kementerian Koordinator dinilai kurang baik, dibuktikan dengan banyaknya reshuffle dan survey yang dilakukan oleh IPO (Indonesia Political Opinion) menerangkan bahwa tiga dari empat Kementerian Koordinator dinilai buruk oleh masyarakat. Menteri-Menteri bertanggungjawab langsung kepada Presiden namun dengan adanya Kementerian Koordinator komunikasi MenteriMenteri dan Presiden menjadi tidak langsung. Adanya keberadaan Kementerian Koordinator membuncitkan birokrasi dan menambah anggaran biaya negara. Maka dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Kementerian Koordinator dalam Sistem Kementerian di Indonesia dan memberikan konsep dekonstruksi Kedudukan Kementerian Koordinator dalam Sistem Kementerian di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan pendekatan konseptual, subjek penelitian ini adalah Kementerian Koordinator dan sumber data primer dari penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Hasil Penelitian ini yakni Kedudukan Kementerian Koordinator berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Adanya Kementerian Koordinator menimbulkan banyak sekali kelemahan untuk itu perlu adanya dekonstruksi kedudukan Kementerian Koordinator yaitu dengan adanya penghapusan Kementerian Koordinator dalam Sistem Kementerian di Indonesia. Untuk itu, maka perlu pembatalan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 14 dan seluruh Peraturan Presiden yang mengatur tentang Kementerian Koordinator dan diganti bahwa fungsi koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator dialihkan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Seluruh Kementerian Negara akan dibagi dua koordinasinya lalu akan dikoordinasikan langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan ketentuan membagi Menteri sesuai dengan keahlian atau kapasitas Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat.

Actions (login required)

View Item