TINJAUAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DALAM PP NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PNS WANITA DIPOLIGAMI

, Sarifah Alawiyah (2023) TINJAUAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DALAM PP NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PNS WANITA DIPOLIGAMI. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI SARIFAH ALAWIYAH_33010190175.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI SARIFAH ALAWIYAH_33010190175.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI SARIFAH ALAWIYAH_33010190175.pdf Download (2MB)

Abstract

Pada dasarnya peraturan dibuat untuk memberikan kemaslahatan dan menjamin hak-hak individu manusia. Sejatinya praktik poligami atau dipoligami merupakan hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, karena poligami sendiri tidak dilarang meskipun harus menempuh beberapa syarat tertentu. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum Indonesia. Dalam rangka supaya bisa menciptakan tujuan tersebut maka harus memberi perlindungan hukum. Namun perlindungan tersebut masih belum memadai terutama bagi Perempuan. Dalam pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 PNS wanita tidak diberi hak dalam memilih pasangan hidup karena sudah dilarang dalam peraturan tersebut. Melihat PP tersebut penulis tertarik untuk menganalisis sejauh mana keberadaan aturan tersebut benar-benar memberikan keadilan dilihat dari sudut pandang teori John Rawls. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Apa yang melatarbelakangi seorang Wanita yang berprofesi sebagai PNS dilarang dipoligami? 2) Bagaimana tinjauan teori keadilan John Rawls terhadap aturan larangan Wanita PNS dipoligami berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990? Untuk mengidentifikasikan permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yakni mengumpulkan data dengan cara memahami serta mempelajari teori dari berbagai literatur yang ada, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, juga pendekatan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa pelarangan PNS Wanita dipoligami dilatar belakangi oleh faktor status kepegawaian, faktor terganggunya tugas dan tanggungjawab kerja, dan perilaku serta tindakan. Adapun keberadaan PP Nomor 45 Tahun 1990 sejatinya bertentangan dengan teori keadilan John Rawls pada aspek Principle of Equal Liberty, terbukti bahwa aturan tersebut tidak memberi celah seorang perempuan untuk memilih pasangan hidup walau sebagai isteri kedua. Hal ini membuktikan aturan tersebut tidak mengakomodir hak asasi karena perkawinan adalah hak setiap warga negara. Sedangkan pada aspek The Principle of Difference keberadaan aturan tersebut juga bertentangan. Terbukti keberadaan aturan tersebut memberikan celah bagi seorang laki-laki untuk berpoligami dan menutup celah untuk perempuan dipoligami. Hal ini menjadikan adanya perbedaan peraturan dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan. Karena sejatinya principle of difference itu mewujudkan keadilan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin.

Actions (login required)

View Item