IMPLEMENTASI PERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2019 DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEMISKINAN PERSPEKTIF PARTICIPATORY WELFARE STATE

utami, Putriwahyuning (2023) IMPLEMENTASI PERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2019 DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEMISKINAN PERSPEKTIF PARTICIPATORY WELFARE STATE. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI PUTRIWAHYUNING U TERAKHIR.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana kebijakan dan pogram penanggulangan kemiskinan di kabupaten Temanggung sejalan dengan Peraturan Daerah yang ada , menciptakan partisipasi masyarakat dan sejauh mana hal ini berhasil dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Menanggulangi Kemiskinan di Temanggung dan 2) Bagaimana Implementasi Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung dalam Perspektif Participatory Welfare State. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 1) Untuk menjelaskan dan mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Menanggulangi Kemiskinan di Temanggung dan 2) Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung dalam Perspektif Participatory Welfare State Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan Yuridis-empiris. Sumber utama (primer). Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan pihak terkait, observasi, serta dokumentasi atau pengumpulan data-data terkait. Penelitian ini memakai metode analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian Dapat dikemukakan bahwa implementasi Perda Penanggulangan Kemiskinan Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 yang dalam pelaksanaanya pogram-pogram tersebut sudah sesuai, hanya saja dalam pelaksananya masih berjalan kurang optimal atau tidak berjalan dengan efektif serta efisien. Apabila ditinjau dengan konsep Participatory Welfare State pelaksanaan berbagai pogram dan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sudah sesuai, dengan mendorong partisipasi masyarakat dan memberikan peluang untuk ikut berkontribusi dan menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi sehingga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas

Actions (login required)

View Item