ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR: 230/PDT/2023/PT DKI TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR: 757/PDT.G/2022/PN JKT PST TENTANG PENUNDAAN PEMILU 2024 PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

Subkhan, Mukhammad Rifki (2023) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR: 230/PDT/2023/PT DKI TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR: 757/PDT.G/2022/PN JKT PST TENTANG PENUNDAAN PEMILU 2024 PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI RIFKI SUBKHAN.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI RIFKI SUBKHAN.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI RIFKI SUBKHAN.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI RIFKI SUBKHAN.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Mukhammad Rifki Subkhan. 2023. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/pdt.G/2022/PN Jkt Pst tentang Penundaan Pemilu 2024 perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Univeristas Islam Negeri Salatiga. Kata Kunci: Putusan PN, Pemilihan Umum, Siyasah Qadhaiyyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/pdt.G/2022/PN Jkt Pst tentang Penundaan Pemilu 2024 persepektif Siyasah Qadhaiyyah. Partai Prima mengugat KPU dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebab tidak melaksanakan sepenuhnya Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, sehingga terbit Berita Acara KPU Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 yang menyatakan Partai Prima Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Perkara tersebut diputuskan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/pdt.G/2022/PN Jkt Pst yang memerintahkan untuk menunda Pemilu 2024. Perkara tersebut diputusankan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 230/PDT/2023/PTDKI. Rumusan Masalah Penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana analisis yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nnomor: 230/PDT/2023/PT DKI terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/pdt.G/2022/PN Jkt Pst tentang Penundaan Pemilu 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017, Kemudian 2) Bagaimana tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nnomor: 230/PDT/2023/PT DKI terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/pdt.G/2022/PN Jkt Pst tentang Penundaan Pemilu 2024. Jenis penelitian ini mengunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI telah meluruskan kesalahan penyelesaian sengketa pemilu yang harus diselesiakan oleh lembaga peradilan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017, serta membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan absolut mengadili sengketa tentang pemilu berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986. Kedua, ditinjau dari Konsep Siyasyah Qadhaiyyah bahwa upaya hukum banding masuk dalam kewenangan peradilan wilayah al-mazhalim. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI telah memenuhi rukun-rukun peradilan islam dan prinsip-prinsip peradilan islam yang terdapat dalam kitab Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu Jilid ke 8.

Actions (login required)

View Item