IMPLEMENTASI TUPOKSI BAWASLU DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN TEORI MASHLAHAT (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Wonosobo)

MAULIDA, HUSNUL (2023) IMPLEMENTASI TUPOKSI BAWASLU DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN TEORI MASHLAHAT (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Wonosobo). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text HUSNUL MAULIDA (33030180060) HUKUM TATA NEGARA-S1.pdf Download (1MB)
	Text HUSNUL MAULIDA (33030180060) HUKUM TATA NEGARA-S1.pdf Download (1MB)
	Text HUSNUL MAULIDA (33030180060) HUKUM TATA NEGARA-S1.pdf Download (1MB)
	Text HUSNUL MAULIDA (33030180060) HUKUM TATA NEGARA-S1.pdf Download (1MB)
	Text HUSNUL MAULIDA (33030180060) HUKUM TATA NEGARA-S1.pdf Download (1MB)
	Text HUSNUL MAULIDA (33030180060) HUKUM TATA NEGARA-S1.pdf Download (1MB)
	Text HUSNUL MAULIDA (33030180060) HUKUM TATA NEGARA-S1.pdf Download (1MB)

Abstract

Angka partisipasi politik di Kabupaten Wonosobo tergolong tinggi namun, pemahaman masyarakat mengenai politik uang masih terbatas, terbukti masih adanya politik uang yang terjadi masyarakat. Banyak masyarakat memilih hanya berdasarkan siapa yang memberikan uang. Kurangnya pemahaman tentang politik uang dari masyarakat sebagai pemegang hak pilih akan menguntungkan pihak yang melakukan politik uang. Disinilah diperlukannya peran Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara yang juga memiliki tugas mengawasi berlangsungnya pemilihan. Penelitian ini menitikberatkan permasalahan politik uang yang terjadi di kabupaten Wonosobo dan bagaimana strategi Bawaslu kabupaten Wonosobo dalam pencegahan praktik politik uang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan metode penelitian kualitatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu Sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dapat diperoleh melalui wawancara, sedangkan sumber data sekunder dapat diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, internet dan lainnya. Dalam upaya pencegahannya Bawaslu memiliki beberapa strategi sesuai dengan tupoksi yaitu: pertama, memetakan daerah yang berpotensi terjadinya politik uang, melakukan koordinasi dan supervisi, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Bawaslu Wonosobo menggandeng masyarakat dan komunitas yang ada di Wonosobo sebagai upaya dalam pencegahan politik uang. Dalam pencegahannya Bawaslu Wonosobo melaksanakan Tupoksi sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 102. Meskipun sebenarnya politik uang akan terus terjadi pada pemilu/pilkada mendatang, Bawaslu akan terus berkomitmen untuk memerangi politik uang yang terjadi di kabupaten Wonosobo. Berdasarkan perspektif Teori Mashlahat Tugas Bawaslu yang sudah dijelaskan dapat diqiyaskan dengan Mashlahah Mursalah. Tugas yang dilakukan oleh Bawaslu Wonosobo dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran politik uang dengan mengajak masyarakat dalam mengawasi semua proses pemilihan umum termasuk dalam lingkup Mashlahah Dharuriyah. Dapat dilihat pada hukum keduanya yaitu memberikan manfaat dan kebaikan yang sejalan dengan syara’ yang berlandaskan pada Maṣhlaḥah Dharuriyah. Pelaksanaan dari Mashlahah Dhoruriyah yang terimplementasikan pada Mashlahah mursalah adalah hifz al-Aql (menjaga akal) yaitu menjaga karunia dari Allah SWT untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, karena orang yang tidak berakal pasti tidak dibebani hal tersebut.

Actions (login required)

View Item