ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.68/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUNDURAN DIRI MENTERI SEBAGAI PESERTA CALON PEMILU PERSPEKTIF MASLAHAH

Pratama, Muhammad Fiqri (2023) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.68/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUNDURAN DIRI MENTERI SEBAGAI PESERTA CALON PEMILU PERSPEKTIF MASLAHAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI M FIQRI PRATAMA.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Maslahah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022 dalam perspektif Maslahah; yang dimana dengan berbagai polemic pro kontra yang di timbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022. Polemik penelitian ini bermula dari kontroversi Pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 (UU Pemilu) berlanjut hingga pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XX/2022. Putusan ini menyatakan bahwa Menteri tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya Ketika ingin mencalonkan diri sebagai capres/cawapres , sehingga menarik untuk di kaji. Dengan rumusan masalah sebagai berikut; 1) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.68/PUU-XX/2022 Tentang Pengunduran Diri Menteri Sebagai Peserta Calon Pemilu. Kemudian, 2) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XX/2022 Tentang Pengunduran Diri Menteri Sebagai Peserta Calon Pemilu dalam perspektif Maslahah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian doctrinal, dengan menggunakan pendekatan yang di katakan sebagai penelitian kepustakaan (library research). Bahan hukum primer dan sekunder yang di peroleh di analisis dengan menggunakan metode doctrinal. Teori yang di gunakan untuk menganalisis data adalah teori Maslahah. Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa: 1) Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu harus di nyatakan tidak ada relevan untuk di pertahankan lagi karena menimbulkan diskriminasi sebagaimana termuat di tentukan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan mencederai hak konstitusional partai politik ketika mereka mencalonkan kader terbaiknya. Sehingga harus di nyatakan inkonstitusional. 2) Putusan MK No.68/PUU-XX/2022 belum mencapai nilai kemaslahatan umat karena hanya mengedepankan hak-hak para pejabat tanpa melihat dari sisi kemaslahatan yang notabene nya bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mencegah kerugian bagi individu atau komunitas. Dalam Putusan ini juga terdapat hakim konstitusi yang berbeda pendapat (dissenting opinion).

Actions (login required)

View Item