PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN NIKAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Studi Putusan Nomor :1283/Pdt.G/2022/PA. Jepr)

Nur, Ratna Sakinatun (2023) PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN NIKAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Studi Putusan Nomor :1283/Pdt.G/2022/PA. Jepr). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Ratna Sakinatun Nur, S.H..pdf Download (6MB)
	Text Ratna Sakinatun Nur, S.H..pdf Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan perkara pembatalan nikah dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim menurut perspektif Mazhab Syafi’i pada putusan pembatalan nikah nomor 1283/Pdt.G/2022/PA.Jepr. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi putusan dan wawancara sebagai data penguat. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa yang pertama, yaitu dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak perkara pembatalan nikah ini adalah Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa Pemohon sudah pasrah wali kepada pihak KUA, Pasal 7 Ayat (1) bahwa Termohon telah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Jepara, dan Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam perspektif Mazhab Syafi’i yaitu wali bagi mempelai Perempuan adalah salah satu rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah akan tetapi Pemohon sebelumnya terbukti telah pasrah wali. Menurut Imam Syafi’i usia baligh menjadi kebolehan untuk menikah, dalam kitab al-Umm usia baligh yaitu 15 tahun. Imam Syafi’i dan para ulama Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa boleh dan menanggap sah pernikahan wanita hamil sebab zina dinikahi oleh pria yang menghamilinya ataupun pria lain tanpa harus menunggu kandungan wanita tersebut lahir. Sehingga pernikahan tersebut hukumnya sah dan sesuai dengan dasar yang digunakan oleh hakim. Permohonan pembatalan nikah dalam kasus ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Agama Jepara karena tuduhan Pemohon terbantahkan semua oleh bukti-bukti dari kedua Termohon.

Actions (login required)

View Item