IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang)

ALI, MUHAMMAD FAHMI (2023) IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI FAHMI READY FULL .pdf Download (4MB)
	Text SKRIPSI FAHMI READY FULL .pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Besaran Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD) di Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kab. Semarang; (2) Bagaimana Implikasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Besaran Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD) di Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kab. Semarang. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Non Doktrinal atau yang disebut dengan Penelitian Hukum Empirik (Yuridis Empiris). Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model alur Miles dan Huberman. Pengecekan keabsahan data dengan credibility (uji kepercayaan), transferability (keteralihan), dependability (ketergantungan), confirmability (kepastian). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1). BUMDes Rekso Mandiri telah berdiri sejak tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam pelaksanaan pengawasan terdapat pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Untuk pengawasan internal diselenggarakan oleh Badan Pengawas BUMDes Rekso Mandiri sedangkan untuk pengawasan eksternal diselenggarakan oleh Bapermas Kabupaten Semarang. Proses pembentukan Badan Pengawas berdampak terhadap pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas diselenggarakan secara obyektif karena dalam pelaksanaannya Badan Pengawas menggunakan standar yaitu administration tool. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yag dilakukan oleh Bapermas terhadap pada BUMDes Rekso Mandiri belum berjalan optimal, karena Bapermas berperan pada awal pembentukan dan hanya sebagai fasilitator dalam program Pemerintah Provinsi. (2) Peran BPD dalam pengawasan pengelolaan BUMDes adalah peran tidak langsung. Peran BPD bersifat strategis. Peran BPD diwujudkan dalam bentuk pengawasan dan meminta pertanggungjawaban pembina BUMDes yaitu kepala desa, dalam mekanisme musyawarah desa, sehingga BPD tidak masuk ke dalam ranah operasional atau teknis keseharian (daily technical) dan semua operasional dibicarakan melalui musyawarah desa, dikarenakan pengurus BUMDes tidak bertanggung jawab kepada BPD, tetapi kepada kepala desa.

Actions (login required)

View Item