ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKNAAN FRASA “PEKERJAAN LAIN” DALAM PENCALONAN DPD (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018)

Khoiri, Fathul (2023) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKNAAN FRASA “PEKERJAAN LAIN” DALAM PENCALONAN DPD (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (0B)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FATHUL KHOIRI.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Khoiri, Fathul. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaknaan Frasa “Pekerjaan Lain” Dalam Pencalonan DPD (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018). Skripsi. Fakultas Syari’ah. Progam Studi Hukum Tata Negara.Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Ahmadi Hasanudin Dardiri, M.H. Kata Kunci: Hukum Islam, Pekerjaan Lain, Pencalonan DPD dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, yang dalam amar putusannya melarang fungsionaris partai politik untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD dan berakibat hukum tidak diperbolehkannya anggota partai politik biasa untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terhadap pemaknaan frasa “pekerjaan lain” dalam pencalonan anggota DPD. Juga untuk mengetahui pemaknaan frasa “pekerjaan lain” dalam pencalonan anggota DPD dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 prespektif hukum Islam (kaidah fiqh dan mafhum mukhalafah) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normative, yaitu penelitian atas hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan hukum Islam yaitu kaidah fiqh dan mafhum mukhalafah, sumber hukum yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu sumber hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah buku ilmu hukum, jurnal, media cetak, guna untuk menjelaskan hukum primer. Hasil dari penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terkait pemaknaan frasa “pekerjaan lain” dalam pencalonan anggota DPD tersebut berdasarkan tujuan awal penelitian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang digunakan oleh hakim yaitu Pasal 63 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tetap konsistensi pada putusan-putusan sebelumnya, serta menerangkan bahwa dalam pengujian konstitusional undang-undang berlaku prinsip presumption of contitutionality. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 secara hukum Islam (kaidah fiqh dan mafhum mukhalafah) sudah terpenuhi karena putusan tersebut dapat dimaknai juga melarang anggota partai politik dalam pencalonan anggota DPD.

Actions (login required)

View Item