KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA MENURUT PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI DESA KETAPANG KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG)

, Siti Nur Khasanah (2023) KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA MENURUT PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI DESA KETAPANG KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI Siti Nur Khasanah.pdf Download (2MB)

Abstract

Khasanah, Siti Nur (2023). Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menururt Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang). Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. Kata Kunci: Kekosongan Jabatan, Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018, Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang kekosongan jabatan perangkat desa menurut Perda Kab. Semarang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Siyasah Dusturiyah di Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Dengan menarik rumusan masalah (1) Kenapa Terjadi Kekosongan Jabatan Perangkat Desa dan Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa di Desa Ketapang Kec. Susukan Kab. Semarang (2) Bagaimana Kekosongan Jabatan Perangkat Desa di Desa Ketapang Kec. Susukan Kab. Semarang ditinjau dari Perda Kab. Semarang No. 5 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Pemerintah Desa Ketapang. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara pejabat pemerintah Desa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Pemerintah Desa Ketapang ada kekosongan jabatan perangkat desa dikarenakan pemerintah Desa belum jelas dalam menunjuk Plt dan upaya yang pemerintah lakukan dengan mengerjakan tugas dan tanggung jawab dari jabatan yang kosong secara bersama-sama. Kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Ketapang belum sesuai dengan Perda Kab. Semarang No. 5 Tahun 2018 pasal 16 ayat 1 dan 3. Dan dalam hukum Islam jika ada jabatan khalifah atau wazir yang kosong dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan maka harus segera dilakukan pergantian atau pengangkatan khalifah atau wazir yang baru.

Actions (login required)

View Item