KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AMBARAWA TERHADAP KEABSAHAN TALAK DI PENGADILAN AGAMA

Zaenudin, Lukman Aziz (2023) KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AMBARAWA TERHADAP KEABSAHAN TALAK DI PENGADILAN AGAMA. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Skripsi Lukman Aziz.pdf Download (2MB)

Abstract

Zaenudin, Lukman Aziz. 2023. Kesadaran Hukum Masyarakat Ambarawa Terhadap Keabsahan Talak di Pengadilan Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negri (UIN) Salatiga. Dosen Pembimbing Dr. Farkhani, S.H.I., S.H., M.H. Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Keabsahan Talak, Pengadilan Agama Skripsi ini difokuskan pada penelitian dalam mengungkap permasalahan tentang kesadaran hukum masyarakat Ambarawa terhadap keabsahan talak di Pengadilan Agama. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 1) Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum masyarakat Ambarawa terhadap keabsahan talak dilihat dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia? 2) Bagaimanakah persepsi masyarakat Ambarawa tentang Talak dan Pengadilan Agama ? 3) Bagaimanakah keabsahan hukum talak yang dilakukan para pelaku talak masyarakat Ambarawa ? Sedangkan tujuan dari pada skripsi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kesadaran hukum dan persepsi masyarakat terhadap perceraian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang menekankan pada kualitas dengan pemahaman deskriptif pada kesadaran hukum dan persepsi masyarakat terhadap perceraian. Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pedekatan yuridis-sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang mempelajari jaringan hubungan antara manusia dalam lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, Kepala Desa, RT, Tokoh Agama dan warga Ambarawa melakukan perceraian diluar sidang pengadilan. Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan, terlihat jelas bahwa kesadaran hukum masyarakat Ambarawa terhadap perceraian dilihat dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum adalah kurang baik, artinya masyarakat mengetahui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan akan tetapi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aturan tersebutlah yang kurang baik, sehingga masyarakat masih melakukan perceraian di luar pengadilan. Sedangkan persepsi atau pemahaman masyarakat sendiri mengenai perlu adanya peraturan yang mengatur tentang perceraian dan pentingnya UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan adalah baik, pendapat mereka manyatakan peraturan tersebut penting adanya.

Actions (login required)

View Item