IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.16/PUU-XVI/2018 TERHADAP HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DAN WEWENANG MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

gusmiyati, laela (2024) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.16/PUU-XVI/2018 TERHADAP HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DAN WEWENANG MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Laela Gusmiyati .pdf Download (2MB)

Abstract

DPR memiliki hak dan wewenang, salah satunya yakni Hak Imunitas, yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Hal ini sering kali diperdebatkan karena sifatnya yang dinilai “kebal hukum” bagi anggota DPR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-XVI/2018 terhadap hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dan tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap hak imunitas anggota DPR dan wewenang MKD. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018 berimplikasi pada dua hal yakni: Pertama, hak imunitas anggota DPR masih ada, akan tetapi mekanisme pemeriksaan pelanggaran hanya membutuhkan izin tertulis dari Presiden dan dihapusnya wewenang MKD dalam memberikan pertimbangan awal sebelum lahirnya ijin tertulis presiden, serta persetujuan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana hanya melalui ijin Presiden semata. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 yang memutuskan untuk merevisi Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 dalam pandangan siyasah dusturiyah adalah merupakan keputusan yang tepat. Karena norma yang terkandung dalam pasal tersebut tidak sejalan dengan prinsip jalb al-masalih dan daf’ al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan) yang berada dalam kajian al- sultah al-tasyri’iyah karena setelah muncul pasal tersebut membawa dampak kemudaratan lagi di tengah masyarakat. Kata Kunci: hak imunitas anggota DPR, Putusan Mahkamah Konstitusi, wewenang MKD, siyasah dusturiyah

Actions (login required)

View Item