PENERAPAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN BIAYA PENYELENGGARAN IBADAH HAJI DI INDONESIA

Syafei, Agus (2024) PENERAPAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN BIAYA PENYELENGGARAN IBADAH HAJI DI INDONESIA. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text TESIS_AGUS SYAFEI_13 Februari 2024.pdf Download (1MB)
	Text TESIS_AGUS SYAFEI_13 Februari 2024.pdf Download (1MB)
	Text TESIS_AGUS SYAFEI_13 Februari 2024.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena yang menunjukkan terjadinya kesenjangan antara Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah haji dengan Nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji dari BPKH. Penggunaan Nilai manfaat sebagai komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang tidak proporsional akan mengancam keberlanjutan pengelolaan keuangan haji. Maka, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance menjadi keniscayaan bagi keberlanjutan pengelolaan dana haji. Berkaitan dengan fenomena tersebut, maka penelitian tentang bagaimana penerapan konsep good corporate governance terhadap pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ini menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif naturalistik. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, informan pada penelitian ini adalah para narasumber yang kompeten dari Badan Pengelola Keuangan Haji, Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI. Analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan dari ke lima prinsip tata kelola yang baik, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran/kesetaraan (fairness) terhadap pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji telah dilaksanakan baik oleh BPKH maupun stakeholders dengan beberapa catatan, antara lain: sistem pembagian Nilai manfaat yang belum sesuai dengan prinsip kewajaran/kesetaraan (fairness) sehingga mengancam keberlanjutan pengelolaan dana haji; (2) Indikator Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu: pertama, komposisi Bipih lebih besar dibanding Nilai manfaat. Kedua, Nilai manfaat yang diberikan kepada jemaah berangkat sebagai financial support dalam prosentase yang proporsional dan rasional, sesuai batas kemampuan/kesanggupan BPKH. Ketiga, distribusi Nilai manfaat yang diterimakan melalui virtual account (VA) bersifat riil, sesuai lama waktu menunggu. Sehingga, formulasi BPIH yang berkeadilan dan berkelanjutan sama dengan Bipih plus VA yang berhasil dikumpulkan oleh jemaah tunggu selama dalam antrian.

Actions (login required)

View Item