TINJAUAN UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMOTONGAN UPAH DI PO. HARYANTO KUDUS

Amira, Shafa Yumna (2024) TINJAUAN UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMOTONGAN UPAH DI PO. HARYANTO KUDUS. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI SHAFA YUMNA FINALL REVISI BUKU 2 (1).pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI SHAFA YUMNA FINALL REVISI BUKU 2 (1).pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI SHAFA YUMNA FINALL REVISI BUKU 2 (1).pdf Download (3MB)

Abstract

Amira, Shafa, Yumna. 2023. Tinjauan UU No. 13 Tahun 2003 dan Maqashid Syariah Terhadap Pemotongan Upah Di PO. Haryanto Kudus. Skripsi. Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: M. Taufiq Zam Zami, M.A. Kata Kunci : UU No. 13 Tahun 2003, Maqashid Syariah, Pemotongan Upah. PO. Haryanto merupakan sebuah Perusahan Otobus yang bergerak dalam bidang Transpotasi. Focus penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui sistem praktik pemotongan upah pada PO. Haryanto Kudus. Dalam PO. Haryanto ini terjadi pemotongan upah apabila meninggalkan shalat saat bekerja, maka terjadi pemotongan upah serta pemotongan upah bagi karyawan tetap yaitu guna jaminan BPJS Kesehatan. Penelitian ini guna mengetahui bagaimana praktik pemotongan upah pada PO. Haryanto? Bagaimana tinjauan UU No. 13 Tahun 2003 serta Tinjauan Maqashid Syariah pada PO. Haryanto? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat diskriptif analitis. Yaitu penelitian dengan mengumpulkan data mengenai sistem praktik pemotongan upah pada PO. Haryanto yang ditinjau dari UU. No. 13 Tahun 2003 dan Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang berupa data hasil wawancara pada obyek yang diteliti dan data sekunder yang berupa, Buku, Internet serta Undang-Undang dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hasil penelitian dalam sistem pemotongan upah yang ada dalam PO. Haryanto ini PO. Haryanto ini telah micederai perlindungan hukum dalam hal pemenuhan upah dari pekerja dan melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan bertentangan dengan pasal 63 ayat (2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa pemotongan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (ganti rugi) dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perushaan atau perjanjian kerja bersama. Hal ini juga sejalan dengan tujuan maqashid syariah yaitu untuk mencapai kemashalatan bersama. Namun, dalam penerapan dikatan belum maksimal terlihat dari akibat adanya praktik pemotongan upah sehingga menyebabkan belum maksimalnya pula dalam menjaga harta (Hifdzu Mal).

Actions (login required)

View Item