KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARA DAN PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU DAN GENDER (Studi Kasus di Kota Magelang)

Saputra, Aditya Bagus (2024) KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARA DAN PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU DAN GENDER (Studi Kasus di Kota Magelang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text skripsi Aditya Bagus Saputra (1).pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Aditya Bagus Saputra. 2024. Keterwakilan Perempuan dalam Penyelenggara dan Peserta Pemilu Tahun 2024 Perspektif Undang-Undang Pemilu dan Gender (Studi Kasus di Kota Magelang). Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Hukum TataNegara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Munajat, M.A., P.hD., Kata kunci: Keterwakilan perempuan, Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Gender Keterwakilan perempuan adalah adanya kontrol publik yang kuat terhadap keberlangsungan politik dan pengakuan kesetaraan politik seluruh masyarakat. Gender merupakan peran, posisi, dan relasi antara perempuan dengan laki-laki dalam satu pandangan dan analisis untuk menggambarkan apakah terjadi ketimpangan, dimana ketimpangannya, terhadap siapa ketimpangan terjadi, dan dalam hal apa terjadinya. Fokus penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu dan peserta pemilu tahun 2024 dalam perspektif hukum positif dan gender. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan normatif empiris. Yaitu penelitian dengan mengumpulkan data mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan teori gender. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengumuman Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan pengumuman KPU Provinsi Jawa Tengah, pengumuman KPU Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan yang mendaftar dan diterima menjadi Anggota KPU Kota Magelang sudah mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi belum mengacu perspektif gender. Keterwakilan perempuan pada peserta yang mendaftar calon Anggota Bawaslu Kota Magelang belum mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peserta yang diterima menjadi Anggota Bawaslu Kota Magelang sudah mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi belum mengacu perspektif gender. Keterwakilan perempuan pada peserta yang terdaftar di Daftar Calon Tetap Pemilu 2024 sudah mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi belum semua Partai Politik mengacu perspektif gender. Perempuan yang menjadi Anggota KPU Kota Magelang, Anggota Bawaslu Kota Magelang, dan calon Anggota DPRD Kota Magelang mengatakan bahwa tidak ada bias gender, tidak ada batasan gender, melihat peluang diterima sebagai komisioner walaupun banyak laki-laki yang mendaftar, dan tidak takut dan minder dalam berkompetisi menjadi Dewan.

Actions (login required)

View Item