ANALISIS RANGKAP JABATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 DAN MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Desa Kenalan Kabupaten Magelang)

Ghozali, Muhammad Zanadin Ziddan (2024) ANALISIS RANGKAP JABATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 DAN MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Desa Kenalan Kabupaten Magelang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI ZIDDAN.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI ZIDDAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Ghozali, Muhammad Zanadin Ziddan. 2023. Skripsi. Analisis Rangkap Jabatan Perangkat Desa Perspektif Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Maṣlaḥah Mursalah. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Ahmadi Hasanudin Dardiri, M.H. Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Perangkat Desa, dan Maṣlaḥah Mursalah Pada skripsi ini mengangkat permasalahan tentang adanya praktik rangkap jabatan Perangkat Desa di Desa Kenalan Kabupaten Magelang. Fokus penelitian ini untuk mengetahui dan memahami praktik rangkap jabatan Perangkat Desa di Desa Kenalan Kabupaten Magelang dalam Perspektif Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Maṣlaḥah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data triangulasi dengan cara membandingkan hasil wawancara/observasi terhadap objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa benar adanya praktik rangkap jabatan Perangkat Desa di Desa Kenalan oleh tiga Perangkat Desa dan faktor yang menjadi penyebab adanya praktik rangkap jabatan Perangkat Desa di Desa Kenalan dikarenakan terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat adanya purna tugas. Praktik rangkap jabatan Perangkat Desa diperbolehkan menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, dan yang terjadi di Desa Kenalan dalam penugasan Perangkat Desa tidak disertai dengan surat perintah tugas yang diberikan. Hal tersebut menyebabkan ketidaksesuaian peraturan dengan pelaksanaan peraturan yang terjadi di Desa Kenalan. Praktik rangkap jabatan Perangkat Desa di Desa Kenalan dianggap sebagai implementasi Maṣlaḥah Mursalah karena tidak secara eksplisit bertentangan dengan nash syariat.

Actions (login required)

View Item