ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PERMOHONAN BATAS USIA CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

chaniago, Natasya putri ali (2024) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PERMOHONAN BATAS USIA CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
SKRIPSI NATASYA.pdf

Download (1MB)

Abstract

Chaniago, Natasya Ali. 2024. “Analisis Pertimbangan Mk dalam Permohonan Batas Usia Cawapres Perspektif Maslahah Murshalah”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Salatiga Dosen Pembimbing: Ahmadi Hasanuddin Dardiri, M.H Kata Kunci: Pertimbangan MK, Batas Usia cawapres dan Maslahah Mursalah Putusan yang dikeluarkan oleh MK menjadi polemik di Indonesia. putusan ini menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji 3 putusan mahkamah tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, dua diantaranya yang ditolak yaitu PMK No 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh PSI dan PMK No 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda. Sedangkan yang diterima adalah PMK No90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana pertimbangan Yuridis Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Konstitusionalitas Batas Usia Calon Presiden dan Wakil?. 2) bagaimana putusan Hakim Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam perspektif maslahah mursalah? Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu pengkajian terhadap undang-undang. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan data sekunder diambil dari undang-undang terkait, artikel ilmiah dan jurnal serta penelitian-penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) dalam permohonan yang diajukan oleh PSI mahkamah berpendapat “Perubahan dari 40 tahun ke 35 tahun dinilai bukan kewenangan MK akan tetapi DPR”. Kemudian, permohonan yang diajukan oleh partai GARUDA mahkamah berpendapat bahwa “makna dari penyelenggara negara terlalu luas (elected offucial dan non elected. Sedangkan untuk permohonan yang dikabulkan oleh MK didasarkan pada Perubahan menjadi atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah dinilai sesuai dengan konstitusi dan undang-undang dan tidak diskriminatif karena sudah terbukti dengan jalan pemilu. 2) dua putusan yang ditolak oleh MK sesuai dengan prinsip dasar maslahah mursalah. Sedangkan, untuk permohonan yang diterima tidak sesuai dengan prinsip dasar maslahah mursalah.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera
Depositing User: Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id
Date Deposited: 04 Apr 2024 15:59
Last Modified: 04 Apr 2024 15:59
URI: http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/20399

Actions (login required)

View Item View Item