IMPLIKASI UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Multazam, Akrom Alim (2024) IMPLIKASI UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI FULL AKROM fix.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci: Implikasi, UU Cipta Kerja, Kewenangan Pemerintah Daerah Berlakunya UU Cipta Kerja ini telah memberikan implikasi terhadap otonomi daerah, karena di dalam ketentuan Undang-undang Cipta Kerja ini berisi perubahan terhadap aspek yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah seperti dalam aspek perizinan, pembentukan Perda dan administrasi pemerintahan. Perubahan- perubahan yang diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan aspek otonomi daerah dinilai mengurangi kewenangan dari pemerintah daerah. Dengan beberapa ketentuan yang ditarik pemerintah pusat, sehingga Undang- undang cipta kerja ini dinilai sebagai resentralisasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan Undang-undang (Statute Aproach). Data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang diteliti ialah bagaimana implikasi UU Cipta Kerja terhadap kewenangan Pemerintah Daerah perspektif Fiqh Siyasah. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan metode diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu data yang diperoleh dituangkan secara logis, sistematis, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini ialah, Pertama, proses pembentukan UU Cipta Kerja kerap dinilai tidak transparan maupun terbuka, cenderung terburu-buru, minim partisipasi publik, naskah akademik dan RUU sulit diakses,ketidapastian naskah, juga menunjukkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan. Sejak kemunculan UU Cipta Kerja terdapat gejolak aktif yang menolak UU ini. Kedua Kedua, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berimplikasi terhadap kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu mempersempit otonomi daerah yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Sejak munculnya UU Cipta Kerja banyak kewenangan pemerintah daerah yang diambil alih oleh pemerintah pusat. Wewenang yang semula desentralisasi menjadi sentralisasi, seperti wewenang terhadap penataan ruang, pelemahan hubungan KLHS dan Tata ruang, penghilangan kriteria minimal kawasan hutan. Penarikan wewenang dari pemerintah daerah kembali ke pemerintah pusat ini tidak sesuai dengan prinsip prinsip dala fiqh siyasah. Sentralisasi kewenangan ini tidak mencerminkan prinsip musyawarah, prinsip keadilan serta prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam fiqh siyasah.

Actions (login required)

View Item