IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF PKPU NOMOR 7 TAHUN 2023 DAN SIYASAH SYAR'IYYAH (Studi di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)

Fatikhani, Farrasia Candra (2024) IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF PKPU NOMOR 7 TAHUN 2023 DAN SIYASAH SYAR'IYYAH (Studi di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text skripsi farrasia.pdf Download (3MB)
	Text skripsi farrasia.pdf Download (3MB)

Abstract

Hak Pilih adalah hak yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi yang berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa diskriminasi dalam pemilu. Pelaksanaan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas perlu memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023. Hal ini telah mempunyai indikator khusus pada pasal 19 terkait penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu tetapi dalam pelaksanaannya di Kecamatan Pringapus masih ada beberapa penyandang disabilitas yang tidak tercantum jenis disabilitasnya. Data tentang jenis disabilitas penting untuk diketahui guna memudahkan dalam pengambilan keputusan yang inklusif, yang memperhitungkan kebutuhan penyandang disabilitas pada saaat pemilu sehingga hal ini menarik untuk ditelaah (1) Bagaimana Implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang (2) Bagaimana Implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang berdasarkan Perspektif PKPU Nomor 7 Tahun 2023 dan Siyasah Syar’iyyah. Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum non-doktrinal yang menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan penyandang disabilitas dan petugas pencatatan pemilu Kecamatan Pringapus. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dukumen yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dan PKPU Nomor 7 Tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Pringapus belum terpenuhi yaitu dalam pelaksanaannya masih ada penyandang disabilitas yang belum terpenuhi haknya seperti tidak tercatat jenis disabilitasnya. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak pilih berdasarkan perspektif PKPU Nomor 7 Tahun 2023 masih terdapat beberapa ketidaksesuaian karena hanya menambahkan jenis disabilitas pada catatan tambahan. Adapun berdasarkan perspektif Siyasah Syar’iyyah dalam prinsip Al-Musawwah perlakuan tidak adil tidak diperbolehkan maka penyandang disabilitas yang memenuhi syarat harus didaftarkan dalam daftar pemilih dan kewajiban keluarga, masyarakat, serta negara untuk membantu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Actions (login required)

View Item