Analisis Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022 Perspektif Teori Keadilan Hans Kelsen

Pramodawardhani, (2024) Analisis Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022 Perspektif Teori Keadilan Hans Kelsen. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Skripsi Pramodawardhani.pdf Download (1MB)
	Text Skripsi Pramodawardhani.pdf Download (1MB)
	Text Skripsi Pramodawardhani.pdf Download (1MB)
	Text Skripsi Pramodawardhani.pdf Download (1MB)
	Text Skripsi Pramodawardhani.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata kunci: Dissenting Opinion, Mahkamah Konstitusi, Keadilan, Hans Kelsen. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022 tentang verifikasi partai politik menghadirkan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah untuk memahami argumentasi dissenting opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022 dan untuk menganalisis dissenting opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022 dalam perspektif teori keadilan Hans Kelsen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa buku dan lain sebagainya, serta bahan hukum tersier melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu penelitian dan pendekatan konseptual untuk menelaah konsep keadilan Hans Kelsen. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dissenting opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022 oleh 3 (tiga) Hakim Konstitusi pada pokoknya seluruh partai politik calon peserta pemilu harus diverifikasi baik secara administratif maupun faktual. Dissenting opinion tersebut mencerminkan keadilan dan perdamaian. Pertama, pemberlakuan verifikasi baik administratif maupun faktual bagi seluruh partai politik termasuk dalam upaya hukum menyelesaikan memperhatikan semua kepentingan. Kedua, unsur legalitas tercermin dalam dissenting opinion atas pengujian materiil Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu. Ketiga, Putusan MK No. 64/PUU-XX/2022 mencerminkan penerapan peraturan umum benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya peraturan ini harus diterapkan sebagaimana penerapan pada dissenting opinion Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020 dan dissenting opinion Putusan MK No. 64/PUU-XX/2022. Oleh sebab itu dissenting opinion Putusan MK No. 64/PUU-XX/2022 selaras dengan teori keadilan Hans Kelsen.

Actions (login required)

View Item