KONTRADIKSI KEDUDUKAN HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN

Putri, Ayu Novita Rantika (2024) KONTRADIKSI KEDUDUKAN HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text AYU NOVITA RANTIKA PUTRI.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci: Kontradiksi, Dprd, Negara Kesatuan. Kontradiksi merupakan bentuk pengaturan hukum yang ambigu, karena mendudukan satu lembaga dalam dua perspektif yuridis yang berbeda secara substansial. Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kontradiksi pengaturan tentang pelembagaan DPRD, secara eksplisit ditekankan dalam inkonsistensi pengaturan DPRD dalam Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pasal 316 ayat (1) dan Pasal 365 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 dan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana kontruksi otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia?. 2) Bagaimana Kontradiksi kedudukan hukum dalam pengaturan DPRD pada Undang-Undang MD3 dan UndangUndang Pemerintahan Daerah?. 3) Bagaimana harmonisasi DPRD dalam Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah? Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yaitu pengkajian terhadap undang-undang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang Comprehensif, All-inclusive, Sistematic. Metode pengumpulan data yang digunakan metode studi pustaka. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar NKRI 1945, Undang-Undang MD3, dan UndangUndang Pemerintahan Daerah. Sedangkan data sekunder diambil dari undang-undang terkait, buku, artikel ilmiah dan jurnal serta penelitianpenelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Pentingnya melakukan kajian kelembagaan secara menyeluruh, tentang peran dan fungsi yang dilakukan DPRD dalam pemerintahan daerah. Kajian ini harus dilakukan, mengingat konstruksi DPRD yang ambigu dalam dua UndangUndang sekaligus. 2) Pentingnya menyelaraskan politik hukum nasional dengan politik hukum daerah, Karena seringkali pertentangan yang terjadi dalam Undang-Undang, didasarkan pada adanya kepentingan yang berbeda antara Pemerintah Pusat sebagai organisatoris negara dengan Pemerintah Daerah sebagai unsur pelaksana. 3) Melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, dengan melaksanakan studi banding terhadap negara lain yang memiliki konsep Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat sama dengan Indonesia.

Actions (login required)

View Item