PERSAINGAN SUAMI ISTRI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SEMARANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM

Nisa'i, Rahma Amalia (2024) PERSAINGAN SUAMI ISTRI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SEMARANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Rahma Amalia Nisai 33030200033 HTN S1.pdf Download (1MB)

Abstract

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan proses demokratisasi di tingkat lokal. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 pasal 23 tidak memperbolehkan adanya pencalonan tunggal bersaing terhadap kotak suara yang kosong. Terdapat fenomena menarik yang muncul di Kabupaten Semarang keikutsertaan pasangan suami dan istri sebagai peserta dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui persaingan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang yang pesertanya adalah suami istri ditinjau berdasarkan perspektif etika politik Islam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis. Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara , dokumentasi dan data sekunder dari jurnal, artikel, skripsi dan buku. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan triangulasi ini peneliti mengkomparasikan kesimpulan wawancara yang didapat berasal tiap-tiap sumber atau informan penelitian untuk membandingkan dan membuktikan keabsahan data yang diperoleh Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persaingan suami istri dalam Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan baik sampai ditetapkannya Kepala Desa terpilih dan tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Faktor yang menyebabkan kemunculan suami-istri sebagai kandidat dalam Pemilihan Kepala Desa adalah masyarakat menganggap kinerja periode sebelumnya dianggap berhasil dikarenakan empat dari sepuluh calon Kepala Desa adalah petahana, kuatnya pengaruh modal sosial, dan tidak adanya minat dari masyarakat mengakibatkan masyarakat Desa dengan sukarela menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya jabatan Kepala Desa kepada Kepala Desa sebelumnya. Secara etika politik Islam terdapat proses yang menyebabkan ketidaksetaraan, masyarakat tidak menggunakan hak politik secara semestinya dengan masyarakat tidak peduli terhadap politik dan tidak ikut berpartisipasi, akhirnya tidak ada keberagaman calon Kepala Desa, karena tidak adanya saingan dari pihak lain. Sehingga pada proses pemilihannya hanya sekedar formalitas dan muncul calon bayangan sebagai pelengkap persyaratan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang

Actions (login required)

View Item