ARGUMENTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSETUJUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2022 MENJADI UNDANG-UNDANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

, Husni Alfi Fatturrohman (2024) ARGUMENTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSETUJUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2022 MENJADI UNDANG-UNDANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text HUSNI ALFI FATTURROHMAN.pdf Download (1MB)
	Text HUSNI ALFI FATTURROHMAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Fatturrohman, Husni, Alfi. (330301090030), 2024. Argumentasi DPR dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 2 tahun 2022 menjadi undang undang perspektif maslahah mursalah. Skripsi, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Ahmadi Hasanuddin Dardiri, M.H. Kata Kunci: Argumentasi, Perppu, Maslahah Mursalah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) seharusnya diatur secara jelas didalam sebuah peraturan perundang-undangan, supaya tercipta sebuah tatanan kontrol secara lebih baik dalam terbentuknya Perppu. Secara konstitusional Perppu ialah Hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 22 Undang-Undang 1945. Pada tanggal 21 Maret 2023 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dengan alasana Kegentingan Memaksa, Ketidakpastian Hukum dan Dampak Perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan Inflasi dan Stagflasi Ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai analisis Argumentasi DPR dalam persetujuan Perppu No 2 Tahun 2022 Perspektif Maslahah Mursalah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuet approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konsep (conseptual approach). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan, yaitu mereduksi data yang diperoleh dari hasil penelitian, memaparkan data dan menarik kesimpulan atas data tersebut berdasarkan Maslahah Mursalah. Hasil penelitian ini adalah : Pertama, penerbitan Perppu no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini berlandasakan dengan tiga hal yaitu kegentingan memaksa, ketidak pastian hukum, dan dampak perang Rusia-Ukraina. Kedua, penerbitan Perppu baru ini sudah sesuai dengan prinsip prinsip Maslahah Mursalah yang menjadi acuan dalam penelitian penulis.

Actions (login required)

View Item