PENGHAPUSAN DPRD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA (Analisis Undang-Undang IKN Dalam Perspektif Pasal 18 UUD NRI 1945 dan Kaidah Fath Adz-Dzari’ah)

khakim, Lukmannul (2024) PENGHAPUSAN DPRD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA (Analisis Undang-Undang IKN Dalam Perspektif Pasal 18 UUD NRI 1945 dan Kaidah Fath Adz-Dzari’ah). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI LUKMAN.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI LUKMAN.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI LUKMAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci: DPRD, Ibu Kota Nusantara, Fath Adz-Dzari’ah. Kepindahan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara, secara hukum menghadirkan beberapa pandangan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Salah satu permasalahan yang menjadi pro dan kontra di masyarakat, adalah tentang dihapuskannya DPRD Tingkat Provinsi yang dalam hal ini berpotensi untuk menimbulkan abuse of power dari Otorita IKN sebagai Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab atas IKN. Namun dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, penghapusan DPRD dilakukan dalam rangka merealisasikan konsep city manager yang menjadi aspek penegas bahwa IKN menjadi daera khusus yang secara keseluruhan akan dikelola oleh Pemerintah Pusat. Konsep permasalahan ini tentunya dilakukan sebagai bentuk minimalisasi atas potensi dualisme kebijakan politik pemerintahan, yang sering terjadi pada masa DKI Jakarta masih menjadi Ibu Kota Negara. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konstruksi dan argumentasi penghapusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada sistem pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan konstruksi penghapusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada sistem pemerintahan Ibu Kota Nusantara dalam tinjauan fath adz-dzari’ah dan Pasal 17 hingga Pasal 18 UUD NRI 1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilaksanakan melalui pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, didapatkan melalui studi pustaka dan kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penghapusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan di Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pengendalian politik dalam rangka peningkatan penjaminan investasi. Penghapusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Ibu Kota Nusantara, dalam hal ini juga ditujukan sebagai suatu kebijakan peningkatan peran dan keterlibatan masyarakat melalui konsep interaksi sosial politik terbarukan. Penghapusan tersebut juga didasarkan pada usaha untuk menghapuskan dualisme politik hukum dan sebagai realisasi dari penyerapan aspirasi yang lebih baik bagi masyarakat. Sehingga Ibu Kota Nusantara menjadi wilayah yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan juga sejalan dengan kaidah fath adz-dzari’ah, yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat

Actions (login required)

View Item